Jamaninfo.com, Jakarta – Kurang sebulan menjelang pemilihan presiden, elektabilitas calon penantang Prabowo-Sandiaga belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Sebaliknya, ekeltabilitas pasangan nomor urut 02 itu masih tertinggal cukup jauh dari pasangan 01, Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin.
CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan elektabilitas Prabowo masih belum beranjak dari kisaran 30-an persen. Sekalipun debat capres dan cawapres sudah berlangsung tiga kali, namun kubu penantang belum juga mampu mempertipis jarak ketinggalannya.
Di sisi lain, suara Jokowi masih berada di atas 50-an persen. “Kisaran suara jokowi 51,8 sampai 55,4 persen. Sementara dari sisi Prabowo, 32 sampai 37,3 persen. Jadi ruangnya (ekeltabilitasnya) masih di situ,” ujar Hasanudin, Jumat (22/3).
Masih tebalnya jarak keunggulan Jokowi atas Prabowo ini sejalan dengan hasil survei hampir seluruh lembaga di Indonesia. Walhasil, kampanye terbuka yang akan dibuka mulai Ahad (24/3) membuka peluang bagi Jokowi untuk terus memperlebar jarak keunggulannya atas Prabowo.
Hasanudin menilai, kampanye terbuka akan punya dua fungsi penting. Pertama adalah semakin menyolidkan pemilih yang sudah menentukan pilihan. “Kedua adalah mengukur militansi pemilih. Militansi bisa diukur dengan seberapa militannya pendukung untuk hadir ke kampanye. Sebab bagaimanapun juga pemilu itu adalah kesukarelaan untuk memilih. Militansi pemilih akan terlihat dari kehadiran mereka nanti ke TPS,” kata Hasanudin.
Kampanye terbuka juga menjadi kesempatan kedua pasangan untuk meyakinkan pemilih yang belum menentukan suaranya. Karena itu, dalam kampanye terbuka pasangan calon diimbau untuk tak sekadar kampanye simbol tapi juga program.
Kampanye program merupakan hal yang selalu dilakukan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ini seperti kampanye sosialisasi program pra-kerja, sembako murah, serta beasiswa di jenjang perguruan tingggi.
Sebaliknya kubu Prabowo lebih kepada permainan gimmick dan eksploitasi terhadap kasus personal. Hal inilah yang sempat dikritik oleh guru besar UI, Hasbullah Thabrany. Menurutnya, kebiasaan Sandi mengeksploitasi kasus personal masyarakat tidak akademis. Hal itu dinilai hanya sekadar gimmick politik. Sebab masalah satu orang belum bisa dikatakan mewakili masalah Indonesia secara umum.(hd/net)
