Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Pendes PDTT) Eko Sandjojo menyampaikan bahwa selama 4 tahun pemerintahan telah dikucurkan dana desa sebesar lebih dari Rp 187 trilliun. Hal itu merupakan komitmen untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan terutama di desa-desa.
Ia menjelaskan bahwa penyerapan dana desa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, penyerapan dana desa mencapai 82 persen. Selanjutnya pada tahun 2016, penyerapan dana desa telah mencapai 97 persen. Hingga tahun 2017 kemarin, capaian penyerapan dana desa telah mencapai 98 persen.
“Peningkatan penyerapan ini menujukkan tata kelolanya di desa-desa lebih baik. Karena kita semua tahu bahwa dana desa dikucurkan dalam 3 tahap, tahap berikutnya tidak bisa dicairkan sebelum laporan hasil auditnya diterima,” ujar Eko.
Menurut Eko, keberhasilan dari pengelolaan dana desa terletak dari pendampingan. Saat ini, setidaknya terdapat hampir 40.000 pendamping desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terus berupaya untuk memberikan pendampingan kepada para perangkat desa.
“Pendampingan itu selain oleh pendamping desa juga diberikan kita bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pendamping dari kementerian lainnya di samping dunia usaha dan Perbankan,” tandasnya.
Eko mengatakan bahwa Kemendes PDTT juga telah menjalin kerja sama dengan forum perguruan tinggi untuk Desa (Pertides) yang terdiri dari 100 Universitas dan diketuai oleh Rektor ITB serta wakilnya Rektor Universitas UPN Veteran Surabaya.
“Itu setiap tahun kita mengirim 75.000 mahasiswa untuk melakukan KKN Tematik di desa-desa. Itu juga membantu pendampingan dari desa-desa di Indonesia,” katanya.
Ia menuturkan, penggunaan dana desa tersebut digunakan untuk membangun lebih dari 1.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, hampir 1 juta unit sarana air bersih di desa-desa, 75 ribu unit MCK.
“Setelah itu tercukupi, desa mulai membangun infrastruktur untuk pemberdayaan ekonomi, seperti jalan, saluran irigasi, pasar, tambatan perahu, PAUD, Bumdes sehingga setelah 3 tahun terjadi pertumbuhan GDP di desa yang cukup signifikan,” tutur Eko.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 GDP per kapita Indonesia hanya berada di angka Rp 540.000 per bulan. selanjutnya pada tahun 2018 ini, GDP Indonesia sudah mencapai angka Rp 800.000 per bulan. Dengan kata lain, selama 4 tahun belakangan ini, GDP Indonesia per kapita sudah mengalami kenaikan hampir 50 persen.
“Jadi kalau ini kita bisa pertahankan, 7 tahun ke depan GDP per kapita Indonesia itu sudah di atas di desa Rp 2 juta. Kalau itu terjadi, desa akan mampu meng-contribute 1 Triliun USD GDP, sama dengan GDP Indonesia saat ini,” ujarnya.
Eko menerangkan, selain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, penyaluran dana desa juga bertujuan untuk mengurangi indeks rasio gini atau ketimpangan kesejahteraan.
“Gini rasio kita di desa-desa itu turun dari 0,48 jadi 0,39. Kita juga bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Angka pengangguran terbuka di desa itu lebih kecil daripada angka pengangguran terbuka di kota. Jadi kalau di kota itu 5,73% sekarang di desa sudah di level di angka 3, 72%,” imbuhnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Rahmawati Alfiyah
