Jamaninfo.com, Surabaya – Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK PRD) Surabaya Jawa Timur menyayangkan ketegasan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Menurut PRD, pihak keamanan terkesan lembek dan mudah ditekan oleh ormas-ormas tertentu.
Untuk informasi, KPK PRD Surabaya sedianya akan menggelar perayaan HUT PRD ke-23 dalam bentuk diskusi publik dengan tema ‘Jalan Kita Ke Depan: Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila’ di Rumah Makan Sari Nusantara, Surabaya, Senin (22/07/2019). Kegiatan itu juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Whisnu Sakti Buana (Wakil Walikota Surabaya) dan M. Sholeh (Pengacara dan Aktivis 98).
Namun, saat acara baru saja dibuka, pihak keamanan meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan karena berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketua KPK PRD Surabaya, Samirin, menilai bahwa pihak keamanan tekesan lembek dan mudah ditekan oleh ormas-ormas tertentu. Padahal, lanjutnya, kegiatan diskusi publik itu mengambil tema kebangsaan.
“Dialog dengan tema kebangsaan dianggap berpotensi mengganggu Kamtibmas hanya karena tekanan dari beberapa kelompok ormas,” ujar Samirin dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu (24/7).
Parahnya lagi, lanjut Samirin, meskipun pihaknya sudah bersedia mengalah dengan menggelar kegiatan di sekretariatnya sendiri yang bertempat di Bratang Gede, ternyata beberapa kelompok ormas yang menekan pihak keamanan itu mendatangi dan berusaha menyerbu sekretariat mereka.
“Warga sekitar sempat panik karena karena insiden itu, sempat terjadi adu mulut antara warga dengan beberapa orang dari kelompok ormas,” jelasnya.
Atas kejadian itu, Samirin menganggap bahwa aparat keamanan telah gagal memberikan jaminan keamanan dan melindungi masyarakatnya. “Dialog kebangsaan adalah kegiatan damai, bukan demonstrasi jalanan, tapi aparat hanya diam saja atas perlakukan arogan ormas-ormas itu,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini PRD memandang persoalan nasional yang penting untuk menjadi perhatian adalah liberalisasi ekonomi. Pasalnya, akibat liberalisasi, bangsa Indonesia dirundung kesenjangan sosial dan mulai suburnya bibit-bibit sektarianisme.
“Dalam pelbagai kesempatan kami terus mengkampanyekan pentingnya persatuan nasional dan memenangkan Pancasila untuk menghadapi gemburan liberalisasi, agar terwujud kesejahteraan sosial,” tuturnya.
Samirin mengimbau agar persoalan bangsa Indonesia harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Dia menyerukan agar seluruh masyarakat menghindari konflik-konflik horizontal yang hanya akan semakin memperparah keterpurukan bangsa Indonesia.
“Mari bersama-sama memperkokoh persatuan nasional dan menyerukan kepada negara utuk segera mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
