Sejumlah kesepakatan peningkatan kerja sama berhasil dicapai antara Indonesia dan Viet Nam. Kesepakatan tersebut dicapai lewat pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal Partai Republik Sosialis Viet Nam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka, pada Rabu, 23 Agustus 2017.
Memberikan keterangan pers bersama usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat produktif. Setidaknya terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembicaraan Indonesia dan Viet Nam yang disebutnya telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013.
“Dalam pertemuan tadi kita memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu peningkatan kerja sama di bidang maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi, serta isu kawasan,” ucap Presiden.
Dalam bidang maritim, kedua negara sepakat untuk mempercepat proses perundingan dalam penetapan batas wilayah zona ekonomi eksklusif. Sementara di bidang perikanan, keduanya juga sepakat untuk bekerja sama mengatasi pencurian ikan di perairan masing-masing.
“Di bidang perikanan, kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti usulan Indonesia bagi dicapainya sustainable fisheries dan bekerja sama mengatasi illegal unreported and unregulated fishing,” ia menjelaskan.
Indonesia dan Vietnam sendiri dalam tiga tahun terakhir berhasil meningkatkan nilai perdagangannya. Oleh karenanya, kedua negara berpandangan agar tren peningkatan tersebut dapat berlanjut di masa-masa mendatang.
“Kita telah membahas berbagai langkah dan inisiatif baru agar target perdagangan sebesar USD10 miliar dapat dicapai. Sebagai negara kunci dan produsen utama lada dan karet di dunia, kita juga bersepakat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kualitas kedua komoditas tersebut,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Nguyen untuk dapat memberikan perlindungan dan memfasilitasi keperluan para investor Indonesia di Viet Nam. Adapun dalam bersikap mengenai isu kawasan, Presiden Joko Widodo dan Nguyen Phu Trong menyadari pentingnya kesatuan dan kerja sama di antara negara-negara kawasan dalam mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025.
“Kita menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kerangka code of conduct yang akan menjadi dasar yang kuat bagi pengaturan norma komprehensif di Laut Cina Selatan. Kita juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan,”ia mengakhiri.
Pertemuan yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Nguyen di Indonesia. Sebelumnya, ia tiba di Jakarta pada Selasa kemarin dan telah bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia.
Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut antara lain kerjasama di bidang pendidikan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Viet Nam Pham Binh Minh; kerjasama pembangunan pedesaan antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Viet Nam Nguyen Xuan Cuong; kerjasama di bidang batu bara, pemanfaatan gas di batas wilayah kontingen antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh; kerjasama di bidang hukum antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Menteri Kehakiman Viet Nam Le Thanh Long.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo dan Komandan Penjaga Pantai Viet Nam Letnan Jenderal Nguyen Quang Dam juga menandatangani surat pernyataan kerjasama antara keduanya.(*)
Jakarta, 23 Agustus 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
