Jamaninfo.com, Jakarta – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mendukung Halal bihalal yang diselenggarakan oleh Forum Relawan Jokowi (FRJ) pada hari ini Rabu (26/6/2019) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. JAMAN berharap agenda konsolidasi seperti ini dilakukan juga di kampung-kampung daerah seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh JAMAN, mulai pusat sampai daerah-daerah guna menciptakan suasana batin rakyat Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika dan Pancasilais.
Menurut M Eko Purwanto, Ketua III DPP JAMAN dalam rilisnya, JAMAN telah melakukan rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02 selama bulan Ramadhan dengan mengadakan agenda buka puasa bersama relawan 01 dan 02 di seluruh basis JAMAN dan dilanjutkan dengan moment Halal bihalal selama bulan Syawal ini. Diketahui Halal bihalal, digunakan oleh Presiden Soekarno saat terjadi perpecahaan karena geseran politik pada tahun 1948, maka halal bihalal merupakan sarana yang efektif sebagai alat pemersatu bangsa.
“Gesekan karena pemilu begitu tajam antara kubu 01 dan 02 harus segera diredam, Tidak adalagi 01 atau 02 yang ada adalah 03 demi persatuan dan kemajuan Indonesia kita. JAMAN yakin keputusan Mahkamah Konsitusi besok tidak akan mengubah hasil hitung KPU yang memenangkan paslon 01.”, Ujar Eko.
Efek dari keputusan MK tersebut lanjutnya, dimungkinkan ada pihak-pihak yang kurang puas yang berpotensi membuat kekacauan dengan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Jaman meyakini Keputusan MK merupakan bagian demokrasi dengan landasan konstitusi dan rambu-rambu hukum.
JAMAN bersama relawan lain siap bahu membahu dengan Polri dan TNI serta masyarakat lainnya utk menciptakan suasana kondusif jelang dan pasca keputusan MK.
“Kami menyayangkan polemik sengketa Pemilu 2019 oleh pihak-pihak yang tidak puas ini semakin tidak rasional, padahal sidang MK dilakukan sangat transparan. tugas kita sebagai relawan menjernihkan suasana, karena banyak pihak yang mencoba memancing ikan di air keruh. Misalnya saja gerakan radikalisme yang sudah mengintai negara kita untuk mengganti NKRI menjadi sistem Khilafah. Saya yakin kubu 01 dan 02 sudah “clear” NKRI adalah harga mati, tetapi jika terlalu hanyut dalam eforia kemanangan atau ketidakpuasan akan kekalahaan akan tidak lagi jernih melihat proxy war yang mengancam negara ini.”, jelasnya.
Dilanjutkan nya bahwa Demokrasi sebagai sistem dari konsensus bernegara yang kita pilih, memang menjamin hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh individu, kelompok dan rakyatnya. Namun Kebebasan dalam negara demokrasi tetap harus ada batasnya, ada etika dan norma yang harus kita jaga dan dihormati bersama. JAMAN mendukung penuh di Periode kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024 fokus pada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan kualitas pendidikan moral dan sikap yang baik rakyat Indonesia. Karena syarat bangsa ini maju adalah masyarakat kita harus memiliki rasionalitas dan kedewasaan dalam berdemokrasi.”, Tutupnya. (red/rill)
