Jamaninfo.com, Jakarta – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan, untuk melakukan penertiban dan pengawasan ketat terhadap seluruh aset infrastruktur strategis di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan industri.
Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Jenderal (sekjend) JAMAN, M. Eko Purwanto, menanggapi sorotan publik terkait keberadaan bandara khusus di Kawasan Industri Morowali (IMIP).
JAMAN menilai, sorotan yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, terhadap bandara milik PT IMIP adalah langkah yang tepat dan sangat relevan dalam konteks menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
Meskipun secara hukum keberadaan bandara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, JAMAN melihat bahwa kasus Morowali memiliki dimensi yang lebih kompleks.
“Kami di JAMAN memahami bahwa bandara khusus atau pribadi adalah legal di Indonesia. Mereka dibutuhkan untuk mendukung operasional industri di daerah terpencil. Namun, keberadaan fasilitas ini tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pengawasan negara, apalagi jika fasilitas tersebut terkait dengan aset strategis nasional dan investasi asing dalam skala besar,” ujar Eko.
Eko Purwanto menambahkan, inti dari permasalahan yang sering muncul, seperti dalam kasus IMIP, bukan terletak pada legalitas semata, melainkan pada transparansi, mekanisme pengawasan, dan persepsi publik.
Kawasan industri yang vital bagi program hilirisasi nikel Indonesia ini tentu menjadi perhatian utama dari sisi pertahanan dan keamanan negara.
“Kekhawatiran publik soal ‘negara dalam negara’ sebenarnya adalah cerminan dari rendahnya literasi kebijakan dan minimnya komunikasi dari pemerintah dan pelaku usaha. Ketika ada sebuah fasilitas transportasi udara yang besar dan sibuk, tetapi aksesnya terbatas dan tanpa kehadiran Bea Cukai serta Imigrasi, wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Di sinilah tugas pemerintah untuk tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
JAMAN menekankan bahwa apresiasi ini bukanlah serangan terhadap investasi asing, melainkan sebuah penegasan bahwa di atas kepentingan ekonomi, kedaulatan negara adalah yang utama.
Pelaksanaan latihan militer oleh pasukan Kopasgat di kawasan IMIP adalah bukti nyata bahwa akses dan koordinasi keamanan negara tetap berjalan.
Namun, langkah seperti ini harus diikuti dengan peningkatan transparansi, misalnya dengan komunikasi yang lebih proaktif terkait hasil inspeksi dan audit.
Oleh karena itu, JAMAN mendesak pemerintah untuk:
– Memperkuat Pengawasan Lintas Sektoral: Membangun mekanisme koordinasi yang lebih solid antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap bandara khusus, terutama yang menunjang industri strategis, berada di bawah pengawasan ketat.
– Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi Publik: Melakukan edukasi masif kepada publik mengenai perbedaan bandara umum dan khusus, serta mekanisme pengawasan negara yang berlaku.
– Menjamin Kepatuhan pada Hukum dan Norma Keamanan: Memastikan bahwa seluruh operasional bandara khusus, tidak hanya di Morowali tetapi di seluruh Indonesia, mematuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan, serta tidak melanggar ketentuan perpajakan, ketenagakerjaan, dan imigrasi.
“Kasus Morowali adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa isu infrastruktur teknis bisa dengan cepat berubah menjadi isu politik dan keamanan. Kami percaya pemerintah mampu menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong investasi dan menegakkan kedaulatan negara. JAMAN siap menjadi mitra kritis yang konstruktif untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkas sekjend JAMAN, M. Eko Purwanto.
