Pertamina Catat Kas Perusahahaan USD 8 miliar
PT Pertamina (Persero) mencatatkan kas perusahaan dalam keadaan baik. Pasalnya, hingga September 2017 kas perusahaan tercatat USD 8 miliar atau senilai Rp 108 triliun. Dengan kondisi tersebut, Pertamina optimis dapat mencetak laba lebih baik lagi tahun depan lantaran harga minyak dunia yang terus membaik.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono menilai bahwa dengan kas sebesar itu, seharusnya Pertamina dapat melaksanakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 harga. Pasalnya, program tersebut sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo satu tahun yang lalu.
“Kalau Pertamina punya kas sebanyak itu, kenapa dalam melaksanakan program Presiden mengenai BBM 1 harga mereka lambat? Padahal ini perintah Presiden langsung,” terang Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).
Presiden Jokowi telah mencanangkan Program BBM 1 Harga terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini lantaran terdapat beberapa daerah yang memiliki perbedaan harga yang signifikan.
Iwan mengungkapkan bahwa hingga 24 September 2017, Pertamina baru mengoperasikan 24 penyalur BBM 1 harga. Padahal sebelumnya, Pertamina sudah menargetkan dapat membangun 54 titik penyaluran dalam jangka waktu 2016 hingga 2017.
“Jadi hingga akhir tahun nanti, Pertamina harus mampu mengoperasikan 30 penyalur, rasanya kok sulit tercapai,” cetusnya.
Dalam rangka menabung untuk kas internalnya, Pertamina menyisihkan laba sebesar USD 1-2 miliar setiap tahunnya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana diberitakan Katadata.co.id (3/11/2017) Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik berharap pemerintah segera memenuhi kekurangan pembayaran biaya subsidi BBM dan elpiji yang nilainya mencapai Rp 30 triliun.
Iwan menganggap, pernyataan Dirut Pertamina tersebut tidak tepat. Pasalnya, Pertamina bertindak seolah sebagai perusahaan swasta. Padahal, kepemilikan 100% saham perusahaan pelat merah tersebut adalah milik pemerintah.
“Ini pertamina bertindak seolah sebagai korporat swasta, padahal 100% sahamnya adalah milik pemerintah,” tutupnya.(red)
