Jaman, Nasional (31/3) – Selama 3 bulan penuh sejak di terbitkannya PP Nomer 1 / 2017 sebagai Implementasi UU Minerba dan Permen Nomer 5 & 6 / 2017 sebagai aturan pengawalannya, JAMAN sudah menetapkan hati untuk mengawal kebijakan Pemerintah ini dengan segenap kemampuan yang ada.
Salah satu PR pertama dan strategis adalah PT Freeport Indonesia, sehingga JAMAN membuat, membangun dan mendorong terus gerakan nasionalisasi Freeport sesuai dengan Peraturan dan perundangan2 yang berlaku ( UU Minerba, PP No 1 / 2017 dan permen 5 + 6 / 2017 ).
Berbagai aktifitas yang dilakukan oleh JAMAN mulai dari penggalangan kekuatan jaringan, Front, aksi-aksi massa posko, pengiriman orang dari dan ke Papua dan Jakarta termasuk update perkembangan perundingan. JAMAN tidak pernah mundur sejengkal pun meskipun banyak sekali gangguan.
Aktifitas JAMAN ini dilakukan serentak di seluruh pelosok Indonesia Dimana JAMAN itu ada struktur organisasinya.
Lima Poin langkah strategis pengawalan kebijakan pemerintah tentang nasionalisasi Freeport adalah :
Pertama, tetep dikawal sampai benar-benar Freeport tanda tangan MOU untuk melepas sahamnya 51 persen meskipun ada Bbrp syarat yang diajukan mereka termasuk minta waktu 8 bulan untuk perundingan dari proses pergeseran KK menjadi IUPK.
Kedua, pengawalan ketika terjadi pelepasan saham ke Pemerintah tidak terjadi “penggorengan2” yang dilakukan oleh Freeport utk memainkan harga.
Ketiga, skema pengambilan JAMAN masih tetap setuju prioritas pertama untuk diambil alih Pemerintah pusat karena JAMAN meyakini Presiden Jokowi punya skema dana yang akan dipakai untuk ambil alih saham Freeport tersebut.
Keempat, skema ini tidak lepas juga dari pengawalan proses smelting yang menjelaskan berapa skema bagi hasil dari konsentrat yg dihasilkan dari hasil tambang tersebut.
Kelima, Karena Pemerintah sudah menguasai 51 % persen saham PT FI secara mayoritas maka mempunyai wewenang yang besar dalam manajemen dan seluruh proses bisnisnya.(red)
