Jamaninfo.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) memberikan penilaian kritis terhadap arah kebijakan nasional. Menurut JAMAN, meskipun ada sejumlah langkah awal yang patut diapresiasi, pemerintahan ini belum mampu meletakkan fondasi kokoh menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat, khususnya dalam hal kemandirian pangan.
Ketua Umum DPP JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, SE., menyatakan bahwa berbagai program yang diluncurkan pemerintah masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan struktural.
“Kami mengapresiasi niat baik pemerintah dengan program seperti Pangan Gratis dan Food Estate. Namun ini baru langkah awal. Kemandirian bukan sekadar memberi bantuan, tapi membangun ekosistem yang berdaulat. Setahun berjalan, pemerintah masih berjalan di tempat dalam mewujudkan esensi dari Pancalogi JAMAN,” tegas Iwan dalam rilisnya, Selasa,21 Oktober 2025.
Fokus Belum Terpadu Antar Pilar Pancalogi
Pancalogi JAMAN merupakan kerangka strategis yang mencakup lima pilar utama:
1. Kemandirian Pangan,
2. Kemandirian Energi,
3. Kemandirian Maritim,
4. Kemandirian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta
5. Kemandirian Industri.
Namun, menurut JAMAN, pemerintah saat ini terlalu fokus pada satu pilar tanpa membangun sinergi lintas sektor yang kuat.
Catatan Kritis JAMAN terhadap Pemerintah
JAMAN merinci lima poin krusial yang dinilai belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Revolusi Infrastruktur Logistik Pangan Belum Terwujud
Distribusi pangan masih timpang antarwilayah. Harga bahan pokok di daerah terpencil bisa dua hingga tiga kali lipat lebih mahal karena minimnya jaringan cold storage, jalan tani, dan gudang modern.
2. Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Indonesia masih mengandalkan impor komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi. JAMAN menilai pemerintah belum memiliki roadmap jelas untuk mengurangi ketergantungan ini.
3. Sinergi Antar Pilar Lemah
Program seperti Food Estate belum terintegrasi dengan pilar lain seperti energi, industri, dan maritim. Pemerintah dinilai berpikir linear, bukan sistemik.
4. Reformasi Regulasi dan Birokrasi Mandek
Iklim investasi dan inovasi di sektor pertanian terhambat oleh tumpang tindih regulasi serta perizinan yang rumit.
5. SDM Pertanian Belum Jadi Prioritas
Modernisasi alat pertanian belum dibarengi regenerasi petani muda dan penguatan pendidikan vokasi pertanian yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
JAMAN Dorong Perbaikan Fundamental
Menutup pernyataannya, A. Iwan Dwi Laksono mendesak pemerintah agar memanfaatkan sisa masa jabatan untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional.
“Pemerintah harus segera membuat roadmap integratif Pancalogi JAMAN, memfokuskan anggaran pada infrastruktur logistik, melakukan reformasi regulasi total, dan menyiapkan SDM pertanian masa depan. Kemandirian dan Kedaulatan Nasional tidak bisa dicapai dengan setengah hati,” ujarnya.
Ia menegaskan, JAMAN siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar mandiri dan berdaulat.(*)
