Jamaninfo.com,Jakarta, 16 Oktober 2025 – Dalam momentum peringatan Hari Pangan Sedunia 2025, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menegaskan bahwa isu kemandirian pangan merupakan pondasi utama dalam membangun kemandirian nasional yang sejati.
Ketua Umum JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, SE, menyampaikan bahwa pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.
“Pangan adalah fondasi dari seluruh dimensi kemandirian nasional. Dalam kerangka Pancalogi JAMAN, pangan menjadi pilar pertama yang menopang pilar-pilar lainnya: Energi, Maritim, Iptek, dan Industri. Tanpa kemandirian pangan, kita akan selalu berada dalam posisi rentan dan tergantung,” ujar Iwan Dwi Laksono dalam pernyataan persnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo: Arah Baru Kemandirian Pangan
Hasil kajian strategis Litbang JAMAN menilai bahwa kebijakan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029 menunjukkan arah progresif dan terukur. Tiga program unggulan menjadi sorotan utama dalam mendukung kemandirian pangan nasional:
- Program Pangan Gratis
Menyasar 40 juta keluarga prasejahtera dengan pemberian makanan tambahan dan sembako gratis untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga serta perbaikan gizi nasional. - Food Estate Nasional
Pengembangan lumbung pangan berskala besar di atas lahan baru seluas 300.000 hektar dengan penerapan teknologi pertanian presisi sebagai langkah nyata menuju swasembada pangan. - Transformasi Pertanian
Melalui mekanisasi, digitalisasi, dan sistem irigasi modern, sektor pertanian diarahkan menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.
Temuan Kajian: Dampak Positif dan Capaian Nyata
Litbang JAMAN menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta triangulasi data kuantitatif, termasuk analisis SPSS, untuk menilai efektivitas kebijakan pangan nasional. Hasil kajian menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan capaian lapangan.
- Peningkatan Produksi Pangan
Program modernisasi dan food estate meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen secara signifikan. - Kesejahteraan Petani
Penerapan Kartu Tani Digital, asuransi pertanian, dan subsidi bunga KUR Pertanian memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan pendapatan petani. - Kedaulatan Pangan
Kebijakan pangan era Prabowo bergeser dari sekadar “ketahanan pangan” menuju “kemandirian dan kedaulatan pangan”, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Tantangan Implementasi dan Rekomendasi JAMAN
Meskipun arah kebijakan dinilai tepat, JAMAN mencatat masih ada sejumlah tantangan di lapangan, antara lain:
- Ketimpangan distribusi pangan antar wilayah
- Ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok
- Kompleksitas regulasi dan perizinan sektor pertanian
Untuk menjawab tantangan tersebut, JAMAN mengajukan beberapa rekomendasi strategis:
- Penguatan Infrastruktur Logistik
Melalui pembangunan cold storage, jalan tani, dan gudang modern guna mempercepat distribusi hasil pertanian. - Reformasi Regulasi
Penyederhanaan izin dan harmonisasi aturan pertanian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. - Kolaborasi Lintas Sektor
Mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil guna memperkuat ekosistem pangan nasional.
Pangan Sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa
“Pangan bukan hanya soal perut kenyang, tapi soal harga diri bangsa. Dengan strategi yang terukur, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan sinergi lintas sektor, kita bisa menjadikan pangan sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan,” pungkas A. Iwan Dwi Laksono, SE, Ketua Umum JAMAN.
Tentang JAMAN
Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) adalah organisasi kebangsaan yang berkomitmen mendorong lahirnya kemandirian nasional melalui lima pilar utama: Pangan, Energi, Maritim, Iptek, dan Industri — yang disebut Pancalogi JAMAN.
Rilis Media Resmi — Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), 16 Oktober 2025.
