Jaman, Nasional (2/3) – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menilai langkah PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang mengeluarkan kebijakan pengurangan tenaga kerja (PHK) secara signifikan merupakan upaya adu domba antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia. “Freeport gunakan karyawan untuk adu domba rakyat dengan pemerintah,” kata Ketua Umum JAMAN, Iwan Dwi Laksono, di Jakarta, kamis (2/3).
Sebagaimana diketahui, rabu (28/2) kemarin, manajemen PTFI telah mengeluarkan interoffice memorandum yang berisikan pemberitahuan kepada karyawan terkait pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Perusahaan tambang tersebut beralasan bahwa pengurangan tersebut tidak dapat dihindari lantaran belum adanya capaian dalam negosiasinya dengan pemerintah Indonesia dalam melanjutkan ekspor konsentrat.
Menurut Iwan, tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh Freeport untuk menekan pemerintah Indonesia. Agar pemerintah menerima permintaan yang diajukan oleh perusahaan tersebut terkait ketidaksanggupannya terhadap perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). “Freeport sengaja menggunakan pekerja untuk menekan pemerintah agar dikabulkan permintaannya,” ujarnya.
Iwan juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar tidak bergeming dengan tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang berdaulat, tidak bisa ditekan dan diatur oleh siapapun.
“Pemerintah Indonesia jangan hiraukan tekanan dan ancaman tersebut, pemerintah kita berdaulat saat ini, tidak bisa ditekan siapapun,” jelas Iwan.
Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoran Inc Richard C. Adkerson mengatakan bahwa larangan ekspor menyebabkan perusahaan tersebut harus mengurangi produksinya. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak yang diproduksi oleh Freeport telah berakhir pada 12 Januari. Sehingga berdampak pada ribuan tenaga kerja.(red)
