JamanInfo.com, Riau – (19/9) JAMAN Riau sebagai salah satu Jejaring relawan pemenangan Jokowi untuk wilayah Riau merasa prihatin dan harus ikut berkontribusi atas bencana Asap yang melanda Riau dari tahun ketahun.
Ketua JAMAN Riau, Riza Suhelmy mengatakan Pada tahun 2019 ini saja mengalami peningkatan yang serius dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada beberapa tahun sebelum ini bencana kebakaran hutan sedikit banyak sudah mampu teratasi dengan baik.
Menurut nya ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus, seperti Pada tahun 2019, komandan Satgas Kebakaran Hutan dan lahan untuk pertama kalinya diserahkan kepada Bapak Gubernur Riau, Pada tahun-tahun sebelumnya selalu dipimpin oleh pimpinan yang diambil dari Matra TNI ataupun Polri yang ada di Propinsi Riau.
“Kewibawaan Matra TNI lebih besar ketimbang dari Pemerintah Daerah sehingga lebih mampu menggerakkan seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, Perusahaan, Manggala Agni dan TNI/Polri serta komponen lainnya dalam suatu komando yang tegas dan sistematis.” Ujar nya
Kedatangan Bapak Presiden Jokowi ke Riau tanggal 16 September 2019, telah mampu menggerakkan dan meningkatkan kewibawaan Gubernur sebagai komandan Karhutla sehingga semua komponen baik pemerintah daerah, perusahaan, TNI/Polri, Manggala Agni serta komponen lainnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.
Riza Memandang Penanggulangan Karhutla harus dilakukan dengan terencana dan sistematis baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang.
Lebih lanjut menurut nya Pemerintah Daerah bersama TNI/Polri harus membuka Pusat Informasi Karhutla dari tingkat propinsi hingga tingkat Desa, sehingga informasi tentang Karhutla dan kebutuhan personil dan logistik mampu terencana dengan baik.
“Pemerintah Daerah juga harus membuat posko kesehatan gratis 24 jam bagi masyarakat terpapar asap dari tingkat RSUD milik propinsi, RSUD milik Kabupaten/Kota, Puskemas sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal sehingga masyarakat korban asap bisa diatasi sedini mungkin.” Tandas nya.
Selain itu, TNI/Polri diharapkan menindak tegas bagi pembakar lahan dan atau kelalaian sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan, kelompok maupun perorangan.
“Perlunya regulasi yang ditetapkan oleh kementerian LHK agar hutan yang terbakar dilakukan reboisasi dan tidak dijadikan kawasan perkebunan tanaman keras.” Tambah nya.
Pemerintah perlu memberikan sanksi keras terhadap pihak perusahaan HTI, HGU maupun perorangan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.
Untuk Jangka panjang, Pemerintah harus menata ulang tata guna lahan, mengingat lahan dan hutan yang terbakar sebagian besar adalah lahan gambut.
“Semoga kebakaran Hutan dan lahan segera bisa diatasi dengan baik dan tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan datang.” Harapnya.
Riza Suhelmy (Ketua JAMAN Riau)
