Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memiliki visi dan semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat lahan.
“Saya minta program reforma agraria dan redistribusi tanah ini menjadi catatan dan perhatian kita. Saya minta agar di tahun 2018 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan redistribusi tanah yang menyasar pada tanah Hak Guna Usaha (HGU),” tegasnya saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/1).
Tanah yang disasar adalah tanah yang masa berlaku HGU-nya sudah habis dan tidak diajukan perpanjangan, sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan bisa dijadikan sebagai tanah cadangan negara.
“Tanah cadangan negara dapat diredistribusi pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memiliki lahan,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa redistribusi aset bukan program bagi-bagi tanah. Program ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat lapisan bawah sehingga bisa untuk mengatasi kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.
“Redistribusi tanah ini harus terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah menjadi produktif, baik disambungkan dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, program Kementerian UMKM, disambungkan dengan BUMN. Kalau ini dilakukan, saya yakin akan menurunkan gini ratio kita,” tegasnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diingatkan tentang dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur.
“Kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun lahan untuk pembangkit listrik. Percepatan pembangunan infrastruktur ini kita lakukan untuk menurunkan biaya distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional kita,” ungkap Jokowi.
Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk keluar dari pola pikir linear dan monoton.
“Inilah perubahan yang harus kita lakukan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” pungkasnya. (HK)
