Jamaninfo.com, Sumut – Kedaulatan pangan masih menjadi salah satu problem utama yang dihadapi Indonesia. Meskipun sebentar lagi akan ada perubahan dalam tatanan politik, kedaulatan pangan seharusnya tidak tergeser dari prioritas utama pemerintahan, demikian disampaikan oleh Lamhot Rotuah Saragih, ST, Ketua DPD JAMAN SUMUT terpilih Periode 2024- 2029 yang juga Aktivis dan Petani.
Dalam Rilis media yang diterima Redaksi Jamaninfo, terkait hasil MUSDA JAMAN SUMUT 3-4 Agustus 2024 di Parapat, Simalungun mengungkapkan bahwa Data Impor tahun 2023 masih sangat tinggi, beras 3,06 juta ton (US$1,79 miliar), gula 5,07 juta ton (US$2,88 miliar), bawang putih 0,57 juta ton (US$0,66 miliar), daging lembu 0,24 juta ton (US$0,86 miliar), dan jagung 1,35 juta ton (US$0,42 miliar).Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri.
“Kedaulatan pangan bukan sekadar tentang memastikan ketersediaan cukup di pasar. Ini adalah tentang kemampuan suatu bangsa untuk mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada negara lain. kedaulatan pangan Jandi faktor kunci stabilitas terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasokan internasional.”,Ujar Lamhot.
Untuk tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), yang diputuskan melalui rapat terbatas (ratas) oleh pemerintah.
Keprihatinan akan tingginya impor produk hortikultura juga mencuat dalam diskusi Musda JAMAN Sumut. Meskipun Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan hortikultura, kenyataannya, masih banyak buah-buahan dan sayuran yang diimpor. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pertanian dan distribusi lokal yang harus segera diatasi.
“Sebagai petani kami prihatin, namun apa yang sudah baik dari pemerintahan Presiden Jokowi wajib dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan, karena pembangunan kedaulatan pangan tidak mudah, butuh waktu yang lama dengan komitmen yg tinggi dari semua stakeholder.”,Ungkapnya.
Saya yakin “Pak Prabowo sebagai mantan Jendral di militer pasti tau bahwa kedaulatan pangan adalah pondasi bagi ketahanan nasional. beberapa rekomendasi strategis MUSDA adalah harus meningkatkan investasi dalam sektor pertanian, Infrastruktur pertanian yang modern, akses ke teknologi pertanian canggih, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk berkualitas harus menjadi fokus utama.”.
Banyak petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Padahal Negara lain sudah menerapkan teknologi seperti sensor tanah, drone untuk pemantauan tanaman, dan sistem irigasi pintar perlu kita tiru.
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagai penerus Presiden Jokowi, harus menyadari bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui forum Musda JAMAN Sumut 2024, kami mendukung pemerintah saat ini dan yg akan datang menunjukkan komitmen kuat mewujudkan ketahanan pangan dan semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini agar strategi yang diimplementasikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.”, Tegasnya.(*)
