Memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indoneia. Hal itu kemudian dielaborasi dalam kebijakan pembangunan nasional melalui berbagai program penurunan angka kemiskinan.
Berkaitan dengan hal itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat berharap presentase kemiskinan di Indonesia dapat kembali turun signifikan, yakni diangka 9,3 persen pada Maret 2019 mendatang.
Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Pertama, substansi kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah.
“Itulah sebabnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu prestasi yang mencerminkan keberhasilan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Fakta Penurunan Angka Kemiskinan” bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7).
Harry menjelaskan, faktor selanjutnya adalah sinergitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara, antar kementerian dan antar lembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, TVRI, dan sebagainya).
“Ada juga, sinergitas pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat (termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR),” ujarnya.
Selanjutnya, faktor ketiga, menurut Harry, adalah pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif.
“Perbaikan sistem karena kontrol intensif dilakukan langsung, bahkan dari presiden,” tuturnya.
Harry mengungkapkan, demi menciptakan efektivitas dalam program pengentasan kemiskinan, Kemensos telah menggelar sejumlah upaya. Termasuk, kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit seminggu sekali secara efektif.
“Ini demi memastikan bansos yang diterima itu dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif dan biaya perawatan lanjut usia dan disabilitas berat yang tinggal bersama KPM PKH,” ungkapnya.
“Indeks bansos PKH 1,89 juta per tahun tidak besar hanya menambah 8% dari pengeluaran konsumsi perkapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40%,” imbuh Harry.
Ia juga menegaskan bahwa Pendamping PKH harus memastikan penerima PKH mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra), Sertifikat tanah secara gratis, Bantuan pemberdayaan ekonomi (KUBE, KUR, KUT, dll), Rumahnya dipugar agar layak huni, Bayar listrik bersubsidi, LPG 3 kg, dan bantuan sosial lainnya.
“Penyaluran bansos secara terintegrasi merupakan faktor kunci yang mempunyai daya ungkit meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, hasilnya kesejahteraan akan meningkat dalam tiga sampai lima tahun,” terangnya.
Indikator keberhasilan tampak dari perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi.
“Kini ada PKH sebanyak 10 juta KPM, dengan pendamping sebanyak 40.225 orang. Sehingga, dapat dipastikan itu mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan,” ucap Harry.
Harry juga membeberkan bahwa pada 2017 ada 320.000 KPM yang telah naik kelas graduasi sejahtera mandiri. “Lebih dari 80% penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan,” pungkasnya.
Reporter: Rahmawati Alfiyah
