Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi khusus terkait penundaan proyek infrastruktur. Pasalnya, kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99 persen.
“Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang paling besar. Hal itu karena memang dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi tumpuan pembangunan. Baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (10/8).
Widiarto menjelaskan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 107 triliun pada tahun 2018 dan Rp 110 triliun pada tahun 2019.
Ia mengakui bahwa dirinya akan melakukan efisiensi, khususnya terkait belanja anggaran. “Dalam rangka efiesiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif. Namun tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm,” ujarnya.
Widiarto mengungkapkan bahwa di Kementerian PUPR terdapat tiga jenis belanja anggaran. Yakni, belanja barang oprasional, belanja nonoperasional dan belanja yang berkarakter modal.
“Belanja berkarakter modal contohnya, infrastuktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya. Dan ini yang memang akan diperbesar,” ungkapnya.
Ia juga menerangkan bahwa anggaran belanja yang akan dikurangi adalah belanja barang non operasional, seperti studi banding, kajian dan workshop. “Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen,” terang Widiarto.
Widiarto mengatakan bahwa total prosentase belanja modal PUPR pada 2018 mencapai angka 81 persen. Sedangkan pada 2019 meningkat hingga 83 persen.
“Untuk 2019 berusaha untuk shifting belanja barang nonoperasional, ke belanja yang lebih produktif, jumlahnya sebanyak Rp 4 triliun yang akan di-refocusing ke belanja modal dan berkarakter modal,” tandasnya.
Reporter: Rahmawati Alfiyah
