Kapal motor Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Senin (18/6) . Musibah tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah bertindak cepat melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan bahwa Pemerintah telah membentuk sejumlah tim untuk melakukan pencarian, pertolongan, penanganan para korban, dan tim pencarian fakta atas musibah itu.
Untuk pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (sebelumnya bernama Badan SAR Nasional) bertindak selaku penanggung jawab operasi.
“Kami melakukan upaya-upaya, membuat tim, di mana pertama kali adalah tim pencarian dan pertolongan dengan Basarnas sebagai penanggung jawab. Di situ ada kepolisian, TNI, dan dari unsur daerah. Kemudian tim pencari fakta, yaitu dari KNKT, yang berusaha untuk mencari tentang penyebab kecelakaan,” ujar Budi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6).
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsdya TNI M. Syaugi, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 70 personelnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan bagi para korban secara maksimal.
Ia mengatakan, begitu mendapatkan informasi seputar musibah itu, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi dan melakukan pencarian. “Jam 17.40 WIB kita mendapat informasi, jam 18.00 WIB Basarnas sudah meluncur ke arah lokasi. Perjalanan dari tempat pos Parapat, terdekat dengan lokasi, adalah 10 nautical mile, ditempuh kurang lebih 45 menit,” tuturnya.
Dalam pencarian pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dibantu dengan unsur kepolisian, TNI, dan masyarakat sekitar menemukan 19 korban di mana 18 di antaranya berhasil diselamatkan. Pencarian hingga saat ini masih terus dilangsungkan.
Syaugi menjelaskan bahwa operasi pencarian ini akan dilangsungkan selama 7 hingga 10 hari. Ia berharap pihaknya mampu menemukan seluruh korban dari musibah tersebut.
“Setelah 10 hari apabila masih ada korban yang belum ditemukan akan kita tambah. Kita akan berusaha all out,” jelasnya.
Selain melakukan pencarian dan penanganan para korban, pemerintah melalui KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga akan melakukan audit bagi pelaksanaan angkutan transportasi penyeberangan.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, audit tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk mengatur operasi pelayaran penyeberangan agar musibah serupa tak kembali terulang.
“Selanjutnya kita akan melakukan audit melalui KNKT dan audit itu akan menjadi dasar kami melakukan evaluasi tentang organisasi, tata laksana, dan bagaimana bisa mengatur satu pelayaran ini dengan lebih baik,” ujar Budi Karya.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eko “Gajah”
