Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan era kompetisi yang akan terjadi dalam 10 hingga 30 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi persaingan yang bukan lagi antardaerah atau antarkota, melainkan persaingan antarnegara.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan sejumlah bantuan berupa program perlindungan sosial. Terkini, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada Rabu, 8 Februari 2017, melakukan penyerahan secara langsung Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
“Kita ingin ke depan anak-anak kita sehat, pintar, pandai karena persaingan 30 tahun ke depan makin berat, bukan lagi antarkota tapi antarnegara. Anak-anak yang pintar-pintar dan pandai-pandai bisa memenangkan persaingan. Itulah tujuan dari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil, anak-anak balita, dan anak-anak sekolah,” ucap Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan PMT sebanyak 1.007 paket biskuit yang diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Presiden juga menjelaskan aturan untuk mengonsumsi biskuit tersebut.
“Untuk anak sekolah aturan mengonsumsi 6 keping per hari,” tuturnya.
Sementara itu, untuk balita usia 6-11 bulan dapat mengonsumsi delapan keping biskuit per hari. Sedangkan balita usia 12 bulan hingga lima tahun dapat mengonsumsi 12 keping per hari.
“Untuk ibu hamil dengan kehamilan satu hingga tiga bulan mengonsumsi dua keping per hari, dan ibu hamil usia empat sampai sembilan bulan mengonsumsi tiga keping per hari,” ucapnya.
Lebih lanjut, sebanyak 350 orang penerima PKH juga mendapatkan bantuan berupa tabungan sebesar Rp2 juta untuk periode satu tahun.
“Tapi diambilnya empat kali, setiap tiga bulan diambil. Lihat di tabungannya. Baik untuk lansia, disabilitas, maupun untuk ibu-ibu peserta PKH,” ujar Presiden.
Tak lupa, untuk para penerima KIS yang berjumlah 347 orang, Presiden menjelaskan bahwa peserta KIS yang sakit dapat menggunakan KIS untuk berobat ke Puskemas.
“Tolong ke Puskesmas dulu. Kalau pilek jangan langsung ke rumah sakit,” ungkapnya.
Walaupun demikian, bila peserta KIS dirujuk ke rumah sakit oleh Puskesmas, maka pihak rumah sakit harus tetap melayani dengan baik.
“Harus dilayani dengan baik dan sama, tidak dibeda-bedakan. Kalau ada rumah sakit yang tidak semestinya (melayani) tolong dilaporkan ke Menteri Kesehatan atau saya,” ujar Presiden.
Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengeluarkan sejumlah program inisiatif yang menyasar langsung masyarakat kurang mampu guna mendukung upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu dan diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan ntuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut.
Selain itu, ada pula Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memiliki fungsi sebagai kartu jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
Ambon, 8 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
