Kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 pada 8-14 Oktober 2018 di Bali, Indonesia, akan membahas 5 (lima) isu utama Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai sebagai negara dengan perekonomian yang telah bereformasi (reformed), memiliki daya tahan (resilient) serta progresif (progressive).
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (5/9).
Kelima isu tersebut adalah, pertama, penguatan International Monetary System (IMS). Normalisasi kebijakan moneter negara maju berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia. Berbagai negara khususnya negara berkembang perlu memahami dampak langkah kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul.
“Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respons yang dilakukan negara berkembang melalui penguatan Global Financial Safety Net (GFSN) dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements (RFA),” ujar BI dalam rilis itu.
Isu yang akan diangkat kedua adalah ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan Pertemuan Tahunan 2018, antara lain dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border arrangement and collaboration.
“Isu ini menjadi pembahasan pula dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan 2018,” tandas BI.
Ketiga, lanjut rilis BI, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses.
“Pembahasan isu ini dalam Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur,” imbuh rilis itu.
Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun yang berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.
“Saat ini negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah telah menyusun International Standard for WAQF yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah. Pertemuan Tahunan 2018 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap keterangan BI tersebut.
Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur.
Kegiatan Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menjadi momentum strategis pembahasan isu-isu yang dihadapi berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia sekaligus sebagai kesempatan untuk menunjukkan perekonomian Indonesia yang reformed dan resilient.
“Selanjutnya, pembahasan isu utama tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas keterangan BI.
Sumber: www.bi.go.id
Editor: Eva Ulpiati
