Jaman.or.id, Maritim (16/6)-Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga baru-baru ini meluncurkan program Pemuda Maritim. Program ini digagas sebagai upaya untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Jokowi di bidang kemaritiman, sekaligus menjadi terobosan Menpora Imam Nahrawi di bidang kepemudaan.
Karena demi mewujudkan Negara maritim, penting adanya pemahaman bersama antara Pemerintah dengan masyarakat luas yang sampai saat ini belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh sederhana berikut; jika seorang anak diminta menggambar pemandangan, maka mayoritas gambar yang dibuat adalah pemandangan pegunungan atau sawah, hal ini menjelaskan bahwa pola fikir mayoritas masyarakat Indonesia masih terpaku pada sisi Agraris, blum pada konsep pola fikir Maritim.
Untuk itu, Maritime Research Institute (MARIN Nusantara) menilai positif kebijakan Pemuda Maritim yang diluncurkan oleh Kemenpora, karena dengan adanya program pemuda Maritim tentu mampu menjadi stimulan bagi kaum muda untuk semakin melek akan wawasan kemaritiman. Karena penting untuk menyertakan pemuda dalam program ini, sebab pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus partispatif dalam setiap kebijakan positif pemerintah termasuk halnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Tetapi hal yang tak kalah penting adalah, cita-cita Jokowi dalam bidang kemaritiman yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim dunia, harus mampu di terjemahkarn oleh semua Menteri di kabinet kerja dalam rangka mewujud nyatakan visi tersebut sehingga dapat menjadi pendobrak yang mempercepat langkah perwujudan negara maritim yang di cita-citakan Jokowi.
Saya kira kementerian pemuda dan olahraga dalam hal ini sudah tepat dengan membuat program pemuda maritim. Ini adalah percontohan yang baik untuk kementerian yang lain, agar mereka menyadari betul bahwa yang melaksanakan visi kemaritiman Jokowi tidak hanya kementerian yang ada di bawah komando Menko Kemaritiman, tetapi semua kementerian harus mampu mensinergikan visi tersebut dengan program dibidangnya masing-masing. seperti halnya ketika Juanda berhasil menerjemahkan konsep negara kepulauan yang di cita-citakan oleh Presiden Soekarno.
Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan arah pembangunan maritim sampai pada level pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden (KepPres), agar menjadi petunjuk pelaksanaan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia di tingkatan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk merangsang kepala daerah, agar memahami betapa pentingnya mengembangkan potensi kemaritiman di daerahnya, sebagai basis penyejahteraan rakyat.(Rilis/Marin)
