Sebelum adanya program Tol Laut yang dicanangkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, harga-harga kebutuhan pokok meningkat hingga 50% sampai 100% ketika didistribusikan ke luar Jawa. Maka dari itu, Tol Laut merupakan jawaban atas ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
“Dengan Tol Laut yang disubsidi oleh negara, diharapkan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar pulau Jawa,” ujar Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) Makbul Muhammad dalam konferensi pers hasil riset Tol Laut di Graha Pena 98, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Makbul menjelaskan bahwa program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program tersebut.
“Adanya oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman Tol Laut yang relatif murah, modus ekspedisi ini dengan menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal Tol Laut,” katanya.
Menurutnya, metode yang dilakukan oleh oknum ekspedisi tersebut yakni dengan memborong kontainer yang ada. Sehingga pelaku usaha skala kecil kesulitan untuk mendapatkan kuota kontainer.
“Pihak ekspedisi biasanya menetapkan harga per satu kontainernya dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Manokwari sebesar 10-11 Juta, padahal harga perkontainer dari operator kapal 5-6 Juta. Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga,” terang Makbul.
Selain itu, pengusaha yang menggunakan jasa Tol Laut saat di pasar mencampur barang dagangannya dengan barang kapal non Tol Laut, sehingga harga-harga tidak mengalami penurunan secara signifikan.
“bahkan, muatan balik yang kosong masih menjadi permasalahan, sehingga tidak terjadi keseimbangan hilirisasi logistik nasional. Hanya beberapa daerah seperti di NTT seperti Pulau Sabu, Lewoleba dan Larantuka yang mempunyai muatan balik ke pulau Jawa,”papar Makbul.
Ia juga mengkritisi lemahnya sinergi antar lembaga yang berwenang dalam program Tol Laut ini. sehingga hal itu mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan dan pengawasan berjalannya program Tol Laut.
“Dalam pengamatan kami untuk di papua nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen, besi turun 10% dari tahun 2016-2017, dan di NTT turun 15% untuk tahun dari tahun 2016 ke 2017,” pungkas Makbul.
Reporter: Eko “Gajah”
