Sudah tiga tahun lebih, visi “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo dan berbagai kebijakan serta program pembangunan di bidang maritim telah diambil untuk mencapai visi tersebut. Kebijakan yang dipandang paling komprehenship adalah Perpres RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dalam Perpres inilah pertamakalinya definisi “Poros Maritim Dunia” dijelaskan, dan untuk pertamakali setelah 71 tahun merdeka, Indonesia memiliki Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), dengan demikian implementasi perpres ini diharapkan menjadi solusi pencapaian visi tersebut.
Walaupun perpres tersebut banyak kekurangannya, namun untuk sementara sudah cukup bagi stake holder (masyarakat) maritime Indonesia untuk menjadikannya sebagai pegangan dan arah serta petunjuk pelaksanaan pembangunan sektor maritim. Sudah bukan saatnya lagi memperdebatkan istilah kemaritiman dan kelautan.
Dengan kata lain pembangunan kemaritiman Indonesia sudah sesuai arahnya dan mempunyai dua dimensi tujuan sekaligus yaitu pertumbuhan dan pemerataan, namun masih banyak program rencana aksi yang belum terealisasi karena beberapa kendala antara lain infrastruktur, SDM, teknologi, regulasi dan kebijakan, rendahnya koordinasi antara lembaga, kemampuan daerah yang sangat rendah dalam menterjemahkan dan mengelola potensi daerah, dll, sehingga beberapa capaian keberhasilan belum dapat dirasakan masyarakat daerah secara langsung.
Untuk percepatan pencapaian visi Poros Maritim Dunia dan agar dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat segera dirasakan, maka diusulkan aplikasi instrumen Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD). KKMD adalah alat untuk memasyarakatkan maritim dan memaritimkan masyarakat.
Instrumen ini dapat dijadikan pedoman untuk perencanaan kebijakan maritim daerah dan melaksanakan pembangunan kemaritiman di masing-masing daerah provinsi (semua provinsi mempunyai laut). Dengan demikian setiap Provinsi memiliki dashboard yang menampilkan indikator-indikator bagi arah pembangunan kemaritiman dan bagi evaluasi pencapaiannya.
Pada prinsipnya pembangunan maritim meliputi seluruh wilayah Provinsi sampai ke daerah terdepan dan terluar, sehingga perlu disusun Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD) yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan.
Dengan demikian setiap daerah juga mempunyai target dan konsentrasi yang dituangkan di dalam parameter sebagai indikator tercapainya predikat provinsi maritim, yang mana masing-masing provinsi berbeda parameternya. Visi/ predikat Indonesia sebagai Poros Maritm Dunia hanya dapat dicapai jika ada beberapa Provinsi Maritim.
Siswanto
Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Bidang Maritim
