Kunjungan luar negeri kenegaraan merupakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dalam sebuah negara. Tentu saja, sebelum memutuskan untuk melakukan kunjungan, pertimbangan geopolitik dan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak menjadi indator utama.
Hal itu pula yang kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini memang sedang fokus dalam melakukan pembangunan dalam negeri dan menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
Presiden Jokowi baru-baru ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan. Tentu semua memahami bahwa negara tersebut saat ini masih bergejolak akibat perang saudara. Bahkan, sehari sebelum Presiden Jokowi datang, terjadi ledakan bom bunuh diri. Namun, hal tersebut tidak membatalkan niat Presiden untuk melakukan kunjungan ke negara tersebut.
Dari sisi ini, kita dapat melihat bahwa Presiden Jokowi memercayai pemerintahan Afganistan. Semua negara tentu bertanggung jawab penuh atas keselamatan tamu negara.
Hampir semua elemen masyarakat di dalam negeri tidak mempersoalkan kunjungan Presiden tersebut. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa hal itu merupakan kunjungan kenegaraan biasa saja.
Namun, hal itu berbeda dengan sikap Partai Amanat Nasional (PAN). Salah satu partai koalisi pemerintah tersebut malah membuat pernyataan yang bertolak belakang dari posisi mereka saat ini.
Sebagaimana diberitakan oleh Detik.com (29/1/2018), Waketum PAN Hanafi Rais menuding bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa negara Islam adalah untuk mengundang simpati dari umat Islam di Indonesia. Menurutnya, kunjungan Presiden tersebut tidak terlepas dari kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang.
Seharusnya, sebagai partai koalisi pemerintah, tidak semestinya PAN mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bersikap kritis memang sesuatu yang wajar saja, namun sikap tersebut seharusnya berada dalam ruang dan waktu yang tepat.
Hal ini semakin menjelaskan bahwa PAN sengaja memainkan politik dua kaki dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Bukan saat ini saja PAN melakukan cara-cara politik seperti itu, dalam kesempatan sebelumnya, partai yang di pimpin ketua MPR ini acap kali melakukan manuver-manuver politik yang tidak sejalan dengan pemerintah atau bermain di luar rel nya dalam koalisi pemerintahan.
PAN bukanlah partai yang benar-benar menyokong pemerintahan yang sah saat ini, akan tetapi lebih berfungsi menggerus dan merongrong pemerintah yg mereka dukung di atas kertas.
Bagi saya, sudah saatnya Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah mengambil posisi tegas atas keberadaan PAN di koalisi pemerintah.
Kerja-kerja pemerintahan saat ini akan menjadi mubazir bila di dalam tubuh koalisi pemerintah masih saja ada yang tidak satunya akan ucapan dan tindakan. Tindakan tegas ini di perlukan untuk menyatukannya pikiran, tenaga pemerintah dan segenap alat kelengkapannya dalam menuntaskan target pembangunan yang sudah di susun sebelumnya.
Maswan Sainudin
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Kemandirian Nasional (DPD JAMAN) Kalimantan Timur
