JamanInfo.com, Jakarta – (18/9) Saat ini sedang ramai upaya memberikan kredit negatif kepada Polri pada peran sertanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pandangan saya, ini adalah sebuah kampanye ekspresi kemarahan kelompok yang masih ‘sakit hati’ ketika amandemen penguatan RUU KPK tidak sesuai dengan selera mereka. Ketika Pimpinan KPK yang baru adalah sosok anggota Polri yang dikenal tidak akomodatif terhadap kepentingan mereka.
Semua perjalanan dan proses amandemen RUU KPK berjalan dalam koridor aturan yang ada dan berproses secara demokratis.
Demikian juga pemilihan pimpinan KPK berjalan sesuai proses aturan yang ada.
Anggota Polri bertugas diluar lingkungan institusi Polri juga ada aturan dan mekanisme perundang-undangannnya. Kenapa dipermasalahkan. Karena tidak semua jabatan diisi oleh anggota Polri. Lebih banyak jabatan diplomat, eselon 1, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota yang diisi oleh yang bukan anggota Polri.
Kalau masih belum puas silahkan menggunakan mekanisme yang disediakan oleh konstitusi melalui MK untuk melawan amandemen UU KPK.
Pergunakan dalil hukum paling masuk akal dan sahih untuk mementahkan alasan amandemen yang ada. Biarkan 9 hakim mahkamah konstitusi yang mulia sebagai pemutusnya.
Cara kelompok tersebut mencela dan memaki Polri makin menunjukkan bahwa siapa sejatinya mereka. Konsolidasi mereka bisa kita petakan dan baca arah dan maksudnya.
Matahari tetap terbit pada pagi hari.
Lalu lintas lancar diatur oleh polisi. Kita bisa tidur nyenyak, keamanan dan ketertiban terjaga diantaranya oleh kerja polisi.
Teroris tidak ngebom karena kerja deteksi awal densus 88 Polri. Itu hanya sebagian kecil aspek kehidupan kita yang dikerjakan oleh institusi Polri.
Jangan hanya karena urusan soal KPK saja kemudian kita menjadi menyangkal jasa dan kebaikan Polri. Hormati dan hargailah secara wajar dan sepantasnya Polri karena mereka hadir untuk negara. Anggota Polri juga sanak saudara kita sebangsa kita. Perlu dihargai peran sertanya.
Menjadi lebih rasional ketika kepentingan kelompok tidak diakomodasi oleh kepentingan negara yang lebih besar kekuatannya ternyata tidak mudah.
