Dirangkum dari berbagai sumber oleh: ArkiPapua
Pendahuluan
Jamaninfo.com, Opini – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan secara jelas bahwa ia berencana membentuk kabinet yang besar atau sering disebut “kabinet gemuk.” Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam pidatonya di acara *BNI Daily Investor* di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan populasi yang beragam dan wilayah yang luas. Oleh karena itu, menurutnya, wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak juga besar untuk mengakomodasi banyak kelompok dan memastikan representasi yang adil dari seluruh wilayah Indonesia.
Namun, pembentukan kabinet besar ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pelaku pasar, pengamat politik, maupun masyarakat umum. Di satu sisi, kabinet yang besar dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang inklusif dan kuat, namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kabinet gemuk ini akan memperlambat birokrasi dan menambah beban anggaran negara.
Alasan di Balik Kabinet Gemuk Prabowo
Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembentukan kabinet besar adalah langkah yang diperlukan untuk membentuk *pemerintahan persatuan nasional.* Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun wilayah geografis. Oleh karena itu, kabinet yang besar diperlukan untuk memastikan bahwa semua kelompok merasa terwakili dalam pemerintahan.
> “Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, ‘huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak’. Ya negara kita besar, Bung!” ujar Prabowo dalam acara di JCC, Senayan, Jakarta.
Representasi yang Luas
Prabowo juga menekankan pentingnya representasi yang luas dalam kabinetnya. Ia menyebut bahwa kabinetnya harus mencerminkan keragaman Indonesia, dengan perwakilan dari *Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah*, serta dari berbagai suku dan kelompok etnis. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa semua kepentingan terakomodasi dalam pemerintahan.
Perbandingan dengan Negara Lain
Dalam pidatonya, Prabowo juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, seperti *Timor Leste*, yang memiliki 28 menteri meskipun jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Menurut Prabowo, negara besar seperti Indonesia membutuhkan kabinet yang besar untuk menangani kompleksitas yang ada.
> “Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.”
Dampak Kabinet Gemuk Terhadap Ekonomi dan Birokrasi
Meski Prabowo memiliki alasan kuat untuk membentuk kabinet besar, kekhawatiran tetap muncul, terutama dari kalangan pelaku usaha dan pengamat ekonomi. *Sutrisno Iwantono*, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa kabinet yang besar berpotensi menambah lapisan birokrasi yang justru dapat mempersulit dunia usaha.
Birokrasi yang Berbelit dan Regulasi yang Berlebihan
Salah satu kekhawatiran utama dari kabinet yang besar adalah munculnya banyak kementerian baru yang berpotensi membuat *regulasi semakin rumit*. Hal ini bertentangan dengan semangat *Undang-Undang Cipta Kerja*, yang bertujuan untuk memangkas regulasi dan mempercepat proses perizinan. Jika tidak dikelola dengan baik, birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat efisiensi dunia usaha dan mengurangi daya saing Indonesia di kancah global.
> “Yang penting tuh bagi kita ini jangan sampai karena kabinetnya jadi gemuk kemudian malah menimbulkan banyak peraturan. Biasanya munculnya Kementerian baru atau kekuasaan itu wujudnya adalah membuat peraturan ya. Peraturan baru itu lah yang seringkali membuat kehidupan usaha menjadi lebih sulit,” kata Iwantono kepada CNBC Indonesia.
Dampak pada Dunia Usaha
Banyaknya regulasi dan birokrasi yang tidak efisien akan membuat dunia usaha kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini dapat menghambat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi Prabowo dan timnya untuk memastikan bahwa kabinet yang besar tidak berarti birokrasi yang kompleks.
Komposisi Kabinet: Mayoritas Politikus
Menurut analisis yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), mayoritas nama yang dipanggil Prabowo untuk mengisi kabinet berasal dari kalangan politikus. Dari 108 nama yang dipanggil, 55,6 persen atau sekitar 60 orang berasal dari kalangan politikus. Sementara itu, hanya 15,7 persen atau 17 orang yang berasal dari kalangan profesional teknokrat.
Proporsi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kabinet Prabowo akan lebih didominasi oleh kepentingan politik, daripada fokus pada kompetensi teknis dan profesionalisme. Meski demikian, Prabowo telah menegaskan bahwa ia akan memilih orang-orang yang kompeten dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik.
Proporsi Komposisi Kabinet
– Politikus: 55,6% (60 orang)
– Profesional Tekno: 15,7% (17 orang)
– TNI/Polri: 8,3% (9 orang)
– Pengusaha: 7,4% (8 orang)
– Tokoh Agama: 4,6% (5 orang)
– Selebriti: 2,8% (3 orang)
– Akademisi: 5,6% (6 orang)
Dari kalangan politikus, *Gerindra* menguasai kabinet dengan proporsi mencapai 26,7 persen (12 orang), disusul *Golkar* sekitar 24,4 persen (11 orang), sedangkan *Demokrat*, **PAN*, dan *PKB* mendapatkan jatah seragam 8,9 persen (empat orang).
Potensi Pemborosan Anggaran
Selain kekhawatiran mengenai birokrasi, kabinet yang besar juga berpotensi memboroskan anggaran negara. Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi bahwa kabinet gemuk Prabowo-Gibran dapat memboroskan anggaran hingga Rp1,95 triliun. Anggaran ini mencakup gaji, fasilitas, dan operasional kementerian yang baru dibentuk. Dalam jangka panjang, pemborosan anggaran ini dapat membebani keuangan negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Harapan Pasar dan Investor
Di sisi lain, pelaku pasar dan investor memiliki harapan besar terhadap kabinet baru ini. Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo, menyatakan bahwa pemilihan susunan kabinet baru akan memberikan sentimen positif bagi pasar saham Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan pemimpin dengan kompetensi tinggi. Jika kabinet yang terbentuk mampu menunjukkan soliditas dan kompetensi, pasar saham Indonesia diprediksi akan merespons positif.
> “Pelaku pasar dan investor tentu akan menantikan dengan sangat, siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga investor asing pastinya,” ujar Nico.
Sektor-Sektor yang Menjadi Fokus
Beberapa sektor yang diprediksi akan menjadi fokus utama kabinet Prabowo antara lain:
– Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
– Energi dan Sumber Daya Alam: Sektor ini memerlukan pemimpin yang mampu mengelola kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan.
– Teknologi dan Digitalisasi: Pengembangan sektor teknologi dan digitalisasi dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi.
Kesimpulan
Pembentukan kabinet gemuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kabinet yang besar dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang inklusif dan kuat, dengan representasi yang luas dari berbagai kelompok di Indonesia. Namun, disisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kabinet gemuk ini akan memperlambat birokrasi, menambah regulasi yang berbelit-belit, dan memboroskan anggaran negara.
Untuk mengatasi tantangan ini, Prabowo perlu memastikan bahwa kabinetnya tetap efisien, meskipun besar. Penggunaan teknologi digital, penyederhanaan regulasi, dan pengawasan publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kabinet gemuk ini dapat bekerja secara efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.(*)
