Presiden Joko Widodo bersyukur lantaran pemerintah pusat secara berturut-turut dalam dua tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaaan LKPP 2017.
“Ini sungguh patut kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian Lembaga pengguna APBN,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6).
Presiden menilai bahwa terjadi peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Meskipun masih ada 2 (dua) kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas disclaimer, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80. Kemudian juga, yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2016 ada 8, di 2017 tinggal 6, masih 6. Dan yang mendapatkan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) atau disclaimer menurun, 2016 ada 6, 2017 masih ada 2,” jelasnya.
Presiden berharap tahun depan dapat lebih diperbaiki sehingga semua kementerian/Lembaga mendapatkan opini WTP. “Yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya sehingga tahun ini lebih bagus lagi, dan juga saya minta untuk koordinasi dalam penyelesaian beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan,” tuturnya.
Presiden menegaskan, dirinya tidak akan bosan mengingatkan, supaya semuanya benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara keuangan rakyat ini.
“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” tegasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
