Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak anggapan bahwa banyaknya kepala daerah yang tertangkap lantaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Meski beberapa kasus OTT yang melibatkan kepala daerah terdapat indikasi terkait biaya politik, namun Tjahjo menganggap bahwa hal itu lantaran mental masing-masing kepala daerah saja.
“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (14/2).
Tjahjo menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan sebenarnya sudah intensif dilakukan. Misalnya, Deputi KPK sudah datang ke Kemendagri menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi.
“Tidak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah. Tapi masih saja ada yang kena OTT,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo juga sudah berulang kali mengingatkan agar semua kepala daerah berhati-hati. Bahkan, Presiden sering mengumpulkan para pemimpin di daerah, agar hati-hati dalam mengelola keuangan negara.
“Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, eh masih ada saja. Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga. Banyak orang melihatnya ke saya. Waktu di Boyolali, gimana Pak tanggung jawab Bapak? Masa enggak bisa mencegah. Ya, itu mengingatkan’. Ya saya terima,” cetus Tjahjo.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap ada OTT, dirinya selalu melapor kepada Presiden jika sudah ada keterangan resmi atau menerima surat resmi dari KPK. Biasanya, ia akan menelpon dulu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
“Saya lapor kepada Pak Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya,” ungkap Tjahjo.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
