Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah dalam menutup defisit BPJS adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun.
“Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS,” ungkap Presiden usai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10) sore.
Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah mempertimbangkan beberapa opsi, seperti efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan maupun melakukan perbaikan pengelolaan. Selain itu, BPJS juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.
“Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini,” ucapnya.
Presiden juga mengatakan bahwa dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya. “Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya para dokter mengikuti kemajuan dan kemudahan teknologi, termasuk dengan menyiapkan aplikasi sistem yang sesuai dengan zamannya.
“Saya juga ingin IDI mendahului dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya,” tandas Presiden.
Presiden juga memberikan usulan agar ada kemudahan bagi pasien yang memerlukan layanan kesehatan namun belum dapat dijangkau oleh masyarakat.
“Saya enggak tahu aplikasi sistem apa yang bisa memudahkan orang misalnya di Kabupaten Asmat tapi perintahnya dari Jakarta. Orang bisa mendiagnosa di Halmahera, di Maluku Utara tapi bisa diberi perintah dari Jakarta bagaimana cara menanganinya,” tuturnya.
Presiden berharap, rumah sakit juga mengarah pada smart hospital yang mampu memberikan pelayanan terintegrasi dengan data medis pasien dan saling terhubung dengan rumah sakit lainnya, bahkan hingga ke apotek maupun BPJS Kesehatan.
“Kalau kita masih berpikir jadul, tradisi lama kita pakai ya tahu-tahu ditinggal kita,” tukasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Rahmawati Alfiyah
