Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk fokus pada tujuan utama pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) Tanah Air, yaitu membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, lengkap, modern, dan terpadu.
Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, sehingga fokus pengadaan alutsista bukan hanya untuk memenuhi postur “Kekuatan Pokok Minimum” (KPM) 2024.
“Tapi, harus disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang khas, di mana negara kita adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan. Kita juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus kita jaga dan harus kita awasi,” demikian disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Rabu, 26 Juli 2017, di Kantor Presiden Jakarta.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pemenuhan kebutuhan alutsista harus melalui proses perencanaan dan kalkulasi yang baik serta mengikuti perkembangan zaman dan teknologi di masa mendatang.
“Kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Apalagi saat ini Indonesia telah mendapatkan tawaran kerja sama dan transfer teknologi alutsista dari sejumlah negara. Seperti desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional.
“Sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia,” tutur Presiden.
Presiden pun memerintahkan jajarannya untuk mempertimbangkan secara matang tawaran-tawaran tersebut agar tercipta inovasi dalam pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Salah satunya adalah dengan memperhatikan pendekatan ‘daur hidup’ yang dapat mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan.
“Tidak boleh lagi, Indonesia membeli, misalnya, pesawat tempur tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut dua puluh tahun ke depan,” ujar Presiden.
Terakhir, Presiden mengingatkan bahwa alutsista dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan oleh TNI dalam melindungi rakyat, bangsa, dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dalam pengadaan alutsista harus terus diutamakan dan dimulai dari interaksi antar pemerintah (G-to-G).
“Saya ingin dalam pengadaan alutsista ini betul-betul diterapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sekali lagi tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek korupsi dan mark-up,” ucap Presiden.(*)
Jakarta, 26 Juli 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
