Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Tanah Air terus dilakukan. Hal itu diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan sehingga dapat segera dicarikan jalan keluar bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kamis, 16 Februari 2017, Presiden Joko Widodo memimpin langsung jalannya rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek dan program prioritas nasional di Provinsi Sumatera Utara.
Melihat posisi geografis Sumatera Utara yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan dekat dengan Singapura, Malaysia, serta Thailand, menjadikan provinsi yang pada 15 April mendatang genap berusia 69 tahun tersebut memiliki keunggulan strategis. Presiden Joko Widodo melihat potensi geografis tersebut ke depannya dapat dikembangkan sebagai _hub_ internasional.
“Dengan posisi yang strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi _hub_ internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta.
Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan infrastruktur pendukung yang sangat memadai. Oleh karenanya, dalam rapat terbatas kali ini, Kepala Negara memfokuskan pembahasan pada penyelesaian berbagai hambatan yang terjadi pada proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara.
“Saya yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun kawasan industri lainnya yang sedang kita siapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara,” ucap Presiden menambahkan.
Persoalan mengenai ketimpangan yang telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal tahun ini kembali disinggung. Pemerataan pembangunan dan optimalisasi seluruh potensi ekonomi di Sumatera Utara, yakni potensi-potensi ekonomi di semua wilayah mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat, disebutnya dapat menjadikan Sumatera Utara berkembang semakin pesat.
Danau Toba, yang merupakan salah satu potensi ekonomi di sana, menurut Presiden harus digarap secara serius.
“Pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi seperti bandara dan jalan. Tapi yang perlu juga dilakukan adalah penataan kawasan, pembangunan infrastruktur penunjang seperti hotel, restoran dan memperbanyak atraksi wisata serta peningkatan kemampuan SDM. Dan tidak kalah pentingnya penyiapan-penyiapan untuk budaya,” Jokowi mencontohkan.
Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajarannya agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba memperhatikan manfaat bagi ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebab, dengan memperhatikan dan mendukung sektor usaha kerakyatan tersebut, angka kemiskinan, pengangguran dan juga ketimpangan akan mampu ditekan seminimal mungkin.
“Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata akan bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya.
Jakarta, 16 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
