Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa transportasi dan lalu lintas yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa.
Ia mencontohkan kemacetan yang terjadi di Jabodetabek. Kendaraan yang tidak dapat bergerak terus bertambah.
Namun, Presiden merasa optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter yang sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang.
Presiden mengakui bahwa saat ini terjadi tumpeng tindih dalam pengelolaan jalan raya. Pasalnya, beberapa jalan raya memiliki pengelola yang berbeda-beda.
“Sekarang ini memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu,” tandasnya.
Presiden berharap bahwa moda transportasi, baik intramoda maupun antarmoda, dapat terintegrasi. “Nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu. Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” tegasnya.
Presiden menyampaikan, setiap tahun Indonesia kehilangan pendapatan kurang lebih Rp 65 triliun yang disebabkan kemacetan di Jabodetabek.
“Angka Rp 65 triliun per tahun ini kalau dijadikan barang, dalam 5 tahun sudah jadi MRT, jadi LRT,” tukasnya.
Berkaitan dengan hal itu, Presiden mengingatkan kepada jajarannya agar hal semacam itu tidak terjadi secara terus-menerus.
“Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp 65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” pungkasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eva Ulpiati
