Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah.
“Pola lama yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur, mirip-mirip. Artinya kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Saya hanya ingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran perlu tapi pengelolaan APBD jangan lagi pakai pola lama,” ujar Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, saat memberikan pengarahan di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.
Lebih lanjut Kepala Negara menilai bahwa penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat seperti halnya proyek infrastruktur.
“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Oleh sebab itu, saya minta anggaran 60 persen di sini. Barangnya kelihatan kalau seperti itu. Misalnya anggarkan untuk pasar, saya minta pasar ini selesai dua tahun pasti barangnya jadi. Meninggalkan legacy yang baru. Tidak ada lagi barang yang nggak nongol,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugasnya melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan.
“Sering komisi ini diberi sekian miliar dan lain-lain. Itu tugas Saudara untuk kendalikan, kalau tidak bisa berarti nggak kuat, nggak strong. Bisa, saya yakin asal niat kita baik,” ucapnya.
Peningkatan Daya Beli Masyarakat melalui Program Padat Karya
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengimbau pemimpin daerah untuk memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Buka lapangan kerja, buka padat karya. Karena padat karya akan membuka lapangan kerja banyak. Kabupaten buka irigasi padat karya, buka jalan padat karya. Nanti daya beli di daerah akan kelihatan kalau ini dilakukan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar para pemimpin daerah memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di daerahnya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Daerah-daerah itu antara lain Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Ketiga kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan nikel dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.
“Sering kepala daerah tidak melihat inflasi dari waktu ke waktu. Hati-hati masalah inflasi. Bapak, Ibu boleh senang di Kabupaten Mimika (pertumbuhan ekonomi) 12 persen, tapi kalau inflasinya 15 persen tidak ada artinya. Hati-hati dengan inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembako,” terang Presiden.
Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, antara lain Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, Kota Cilegon 4,3 persen.
“Semuanya sudah di bawah 10, ini bagus,” ucap Presiden. Artinya kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah masing-masing.
Semetara itu inflasi di Indonesia di tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, artinya terus turun. “Tahun 2017 perkiraan kita mungkin 3,7-3,8 persen, artinya masih di bawah 4 persen,” ucap Presiden.(Rilis)
