Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program dana desa yang selama ini dijalankan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa saja. Ke depannya, dana desa tersebut harus digunakan juga untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak dengan membangun lingkungan kasih sayang di pedesaan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi rakyat termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Ya, kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur. Tapi ke depan, penting bagi kita semua untuk juga membangun sumber daya manusia (SDM), menyiapkan anak-anak kita, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat termasuk BUMDes,” kata Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Bupati Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin (8/10).
Sejak digulirkan pemerintah pada tahun 2015 lalu, anggaran untuk dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Presiden menuturkan bahwa pada 2015 anggaran dana desa mencapai Rp 20 triliun. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun. Tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun. Adapun tahun depan, rencananya dana desa yang akan dikucurkan mencapai Rp 73 triliun.
“Artinya total sampai sekarang saja sudah Rp 187 triliun sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini Rp 187 triliun, belum lagi tahun depan tambah Rp 73 triliun,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, terutama bagi para pendamping desa, agar berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut. Ia juga berharap bahwa angka Rp 187 triliun itu harus dirasakan sepenuhnya manfaatnya bagi masyarakat desa.
Presiden memaparkan bahwa banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia mengenai dana desa ini. Setidaknya 6 negara sudah mengutarakan ketertarikan untuk mengetahui apa itu dana desa, bagaimana pengelolaan dan pendampingannya, hingga bagaimana efeknya terhadap perputaran ekonomi di desa itu.
“Jangan sampai mereka belajar kepada kita, eh ternyata dana desa itu pemanfaatannya kurang bagi masyarakat,” tukasnya.
Dari sisi penyerapan, Presiden mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Menurutnya, angka penyerapan dari 82 persen telah meningkat menjadi 97-98 persen. “Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Tidak hanya soal pengelolaan, Presiden juga mengingatkan agar para pengguna anggaran dana desa membeli barang-barang di desa dan sekitarnya saja, maksimal di kecamatan. Harapannya, perputaran uang dan ekonomi bisa terjadi di desa dan tidak kembali ke kota yang bermuara di Jakarta.
“Sehingga misalnya membangun irigasi, membangun jalan, batu beli dari desa atau gerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai. Pasir beli dari desa itu, atau kalau enggak ada di desa itu paling tidak di lingkup kecamatan,” tambahnya.
Presiden berharap dengan adanya dana desa ini manfaat yang dirasakan bisa bermacam-macam. Selain manfaat langsung yang dirasakan masyarakat desa, diharapkan juga bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Nah saya ingat, jadi kalau membangun jalan gunakan masyarakat yang ada di desa itu. Tapi dipilih, yang menganggur, yang keluarganya tidak mampu, ikutkan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan jalan, irigasi, talut, embung. Sehingga kita harapkan kemiskinan, ketimpangan itu betul-betul hilang dari desa kita,” tandasnya.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eko “Gajah”
