Presiden Joko Widodo berharap agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 mendatang lebih realistis dan sehat. Selain itu, Ia juga ingin postur APBN ke depan lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7).
“Sekali lagi, garis bawahi, jangan sampai ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,” tegasnya.
Presiden meminta agar masing-masing kementerian maupun lembaga terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. “Kita harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kita capai, mendorong daya saing, mendorong investasi, mendorong ekspor,” imbuhnya.
Sementara itu, di bidang pendapatan, Ia menuturkan bahwa reformasi perpajakan menjadi kunci. “Bukan hanya menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, tapi juga harus ditempatkan sebagai sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional,” tutur Presiden.
Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan skill dan produktivitas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan kembali bahwa arahan Presiden, agar efisiensi belanja barang direalokasikan ke program prioritas, antara lain yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Diarahkan untuk beberapa hal, yang pertama adalah rehabilitasi sarana pendidikan, terutama untuk sekolah dasar dan menengah, baik yang berada di bawah Kemendikbud, maupun yang ada di bawah Kementerian Agama,” kata dia.
Bambang memaparkan, realokasi digunakan untuk penguatan pendidikan vokasi, baik yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja maupun kementerian lain.
“Kemudian yang ketiga adalah penanganan untuk penurunan stunting di mana kita akan memberikan penguatan terutama untuk bidang kesehatan dan juga infrastruktur sanitasi atau air limbah,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat sekira Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang akan dilakukan pendisiplinan.
“Yaitu mengurangi belanja barang dan Presiden meminta supaya Rp 34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas,” tandasnya.
Ia menyampaikan, pemerintah berkomitmen bahwa APBN 2019 adalah APBN yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin meningkat yang disebabkan berbagai macam hal seperti gejolak mata uang, terjadinya perang dagang, dan berbagai situasi yang sekarang makin dinamis.
“Sehingga APBN harus didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, yang kredibel, dan prioritasnya makin tinggi,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eko “Gajah”
