Presiden Joko Widodo tidak menginginkan pencapaian segala program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah meleset dari tujuan awal atau bahkan sama sekali tidak tercapai. Sebaliknya, program-program prioritas tersebut diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa antara perencanaan dan penganggaran tiap program prioritas harus selalu terintegrasi.
“Kita tidak mau mengulang terus lagu lama perencanaan dan penganggaran yang tidak sambung, yang tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden sekali lagi mengingatkan soal kebijakan _money follow program_ yang pernah diinstruksikannya. Ia meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses penerapan kebijakan tersebut.
“Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program, tetapi dalam praktiknya tetap money follow function,” tegasnya.
Dalam menyinergikan perencanaan dan penganggaran itu sendiri, biasanya tiga pihak yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian/Lembaga akan berkoordinasi melalui pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). Terhadap pertemuan tiga pihak tersebut, Presiden Joko Widodo menginginkan hasil koordinasi yang nyata dan dapat dimanfaatkan secara optimal utamanya untuk mendorong kebijakan money follow program.
“Saya juga tidak ingin lagi forum-forum pertemuan itu hanya sekedar memenuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul bisa konkret, betul-betul dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip _money follow program_ terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga berpesan agar alokasi anggaran dan output yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk dicermati secara detail. Alokasi anggaran dan rencana output tersebut juga harus sejalan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah ditetapkan.
Selain itu, Presiden juga menegaskan kepada para jajarannya untuk meninggalkan ego sektoral dan cara berpikir yang akan memperlambat proses. Bappenas dan Kementerian Keuangan juga diharapkan untuk dapat menjadi penjaga prinsip program-program prioritas.
“Saya minta sederhanakan proses yang rumit-rumit, bertele-tele, dan bersikap administratif. Bangun kodefikasi yang bersandar pada lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi,” imbuhnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Bogor, 31 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
