*Presiden Jokowi: Kurs Rupiah-Dolar Bukan Lagi Tolok Ukur yang Tepat*
Jaman, Nasional (6/12) – Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat tak lagi menjadikan dolar Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menilai kondisi perekonomian Indonesia. Sebab, Presiden menilai bahwa perbandingan kurs rupiah terhadap dolar AS bukanlah tolok ukur yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Ballroom Hotel Fairmont, Selasa, 6 Desember 2016.
“Kita selama bertahun-tahun selalu melihat dolar dan rupiah. Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat. Kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mitra dagang terbesar kita,” terangnya.
Dalam pandangan Presiden, penguatan kurs dolar AS sebenarnya hanya mencerminkan kebijakan ekonomi negara Paman Sam tersebut, bukan mencerminkan negara-negara lain. Saat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, kurs mata uang sebagian besar negara-negara di dunia pun ikut melemah bila dibandingkan dengan dolar AS.
“Dengan terpilihnya Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat, praktis semua mata uang di dunia melemah terhadap dolar Amerika, bukan hanya rupiah. Bahkan menurut saya, rupiah relatif stabil dibanding mata uang lainnya,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, persepsi yang selama ini biasa dijadikan acuan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebab, Amerika Serikat sendiri hanya berkontribusi sebesar 9 hingga 10 persen dari total perdagangan Indonesia. Masih banyak negara-negara mitra dagang lainnya yang memiliki kontribusi yang lebih besar dibanding itu.
“Kalau Tiongkok terbesar, ya harusnya Rupiah-Renminbi. Kalau Jepang, ya kursnya kurs Rupiah-Yen. Amerika hanya 9 sampai 10 persen total perdagangan kita. Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5 persen, Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen. Ini penting untuk edukasi publik, untuk tidak hanya memantau kurs pada dolar Amerika semata,” imbuhnya.
*Kondisi Perekonomian Terkini*
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal kondisi perekonomian Indonesia. Berdasarkan penilaian IMF sendiri, kondisi perekonomian Indonesia dikatakan berada dalam kondisi yang cukup baik bila dipandang dari segi moneter, fiskal, maupun struktur. Meski demikian, Presiden meminta agar para pelaku ekonomi tak kehilangan kewaspadaan. Sebab, tak dapat dipungkiri, yang paling berpengaruh dalam kondisi perekonomian nasional saat ini ialah faktor eksternal.
“Risiko ekonomi sebagian besar memang berasal dari eksternal. Ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, ketidakpastian suku bunga The Fed, dan melemahnya ekonomi Tiongkok yang saya kira sudah tahu semua,” terangnya.
Di luar itu, upaya dan kesiapan seluruh pihak terhadap dinamika ekonomi lah yang seharusnya diperhatikan. Terkait dengan upaya pemerintah Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini pihaknya sedang gencar-gencarnya untuk menarik investasi ke dalam negeri.
“Menurut saya yang penting itu apa yang harus kita kerjakan. Ini hal yang harus disikapi dengan rasa optimisme. Memang tekanan di hampir semua negara itu sama. Selalu setiap saya ketemu dengan Kepala Negara, keluhannya hampir sama: melemahnya pertumbuhan ekonomi dan sulitnya mencari investasi serta arus uang masuk. Oleh sebab itu, negara kita yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi sebesar-besarnya,” kata Presiden.
Untuk investasi sendiri, Presiden telah menargetkan kepada para menterinya agar pada tahun 2017 esok tercapai sebesar Rp. 670 triliun. Target tersebut tentu saja akan ditingkatkan pada tiap tahunnya dimana pada tahun 2018 menjadi Rp. 840 triliun.
“Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi terutama Kepala BKPM bahwa target investasi yang masuk harus dikejar dengan cara apapun. Misalnya tahun depan target 670 triliun, kalau sudah ada target harus dikejar dengan jurus apapun,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.(Rilis)
