Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan keluarga besar Persatuan Islam (PersIs) se-Bandung Raya di masjid PP Persis, Bandung, Selasa malam, 17 Oktober 2017. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan isu seputar investasi dengan negara-negara Islam.
“Karena ada suara-suara kalo investasi yang banyak ini dari barat, dari Jepang, Korsel, atau Tiongkok. Yang benar adalah bahwa kita sekarang ini dan sudah saya mulai sejak tiga tahun yang lalu untuk berkunjung dan pendekatan beberapa kali ke negara di Timur Tengah,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, tiga tahun lalu ia sudah bertemu dengan Raja Salman di Arab Saudi, Syeikh Tamim di Qatar, dan Syeikh Mohammed di Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah untuk berinvestasi ke Indonesia.
“Kami sudah mengundang tiga tahun ini yang baru datang baru sri baginda Raja Salman dan investasi _ninggalin_ ke Indonesia di angka Rp80 Triliun ini angka yang sangat besar sekali. Besok pagi _Insya Allah_ Syeikh Tamim dari Qatar juga akan berkunjung ke Indonesia, kemudian Syeikh Mohammed pada awal Desember” ucap Presiden.
Perppu Ormas Bersifat Terbuka
Menanggapi pertanyaaan dari salah seorang undangan yang hadir terkait Perppu Ormas yang dinilai represif, Presiden Jokowi menegaskan bahwa penetapan Perppu Ormas bersifat demokratis dan terbuka.
“Pembuatannya demokratis. Kan ada DPR. Setuju atau tidak setuju kan bisa saja di tolak. _Kan_ bisa juga diajukan ke MK. Represif itu kalau saya mau ini kamu harus ini, kan tidak seperti itu. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UUD,” ungkapnya.
Presiden mengatakan, penyusunan Perppu Ormas sudah melewati berbagai macam kajian yang berkesimpulan perlunya sebuah aturan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara.
“Kajian sudah lama, ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan, kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah perppu,” kata Presiden.
Dana Desa Gerakkan Perekonomian Desa
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk memberdayakan ekonomi kemasyarakatan melalui berbagai program yang sudah berjalan.
“Oleh sebab itu kenapa kita beri KIS (Kartu Indonesia Sehat) kepada keluarga tidak mampu agar ke rumah sakit tidak bayar. 92 juta sudh kita berikan. 19 juta anak-anak kita dari keluarga _nggak_ mampu diberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar),” ucapnya.
Pemerintah juga memiliki program dana desa untuk meningkatkan perputaran uang di desa sehingga berkontribusi dalam perekonomian desa.
“2017 ini Rp60 Triliun. Sudah Rp127 Triliun. Itu angka besar yang diberikan kepada desa. Tujuannya perputaran uang di desa lebih banyak. Karena tahun ini akan dapat Rp800 juta per desa. Kalau bisa tepat sasaran itu mengangkat sekali. Rp127 Triliun itu bukan uang sedikit, uang _gede banget_,” ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh keluarga besar Persis atas kunjungannya kali ini yang merupakan kunjungan balasan Ketua Persis yang berkunjung ke Istana beberapa waktu lalu.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Ketua Umum PP Persis Aceng Zakaria.(Rilis)
