Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu dengan mengeluarkan berbagai program unggulan penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus perhatian pemerintah adalah dengan kebijakan subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang integrasi penyaluran subsidi energi dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pada Jumat, 13 Januari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.
“Saya ingin menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi fokus perhatian pemerintah,” ujar Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya untuk mengelola subsidi energi dengan baik dan tepat sasaran. Mengingat selama ini banyak subsidi yang diberikan pemerintah namun tidak diterima oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Bahkan Presiden mendapatkan informasi bahwa lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk LPG 3 kg dinikmati oleh rumah tangga yang tidak layak menerima subsidi.
“Saya ingin menekankan agar subsidi energi yang dimaksudkan untuk masyarakat yang tidak mampu harus betul-betul tepat sasaran,” ucap Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada jajarannya untuk mengintegrasikan penyaluran subsidi energi melalui program KKS sehingga subsidi menjadi lebih terarah dan lebih tepat sasaran.
“Saya minta penyaluran subsidi energi ini dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan terutama melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah berjalan,” terang Presiden Joko Widodo.
Untuk diketahui, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia akan mengalokasikan subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp32,3 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp45 triliun. Subsidi tersebut akan diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan agar betul-betul diterima oleh rakyat miskin, rentan miskin, usaha kecil, dan industri kecil yang berhak menerima subsidi. Selain itu, pengintegrasian tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi biaya logistik pemerintah dan mempermudah penyaluran serta pengawasannya.
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri anggota Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri ESDM Igansius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Jakarta, 13 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
