Presiden Joko Widodo dalam setahun belakangan meluncurkan program Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk mendukung jiwa wirausaha para pelaku usaha kecil dan menengah, utamanya di lingkungan pondok pesantren. Melalui program tersebut, pemerintah hendak memperluas penyediaan akses keuangan bagi masyarakat kecil sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (8/10), Presiden kembali meluncurkan BWM yang kali ini berlokasi di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Peluncuran BWM ini sekaligus menjadikannya yang pertama dilakukan di luar Pulau Jawa.
“Bank Wakaf Mikro ini sudah kita dirikan di 33 pondok pesantren. Untuk apa didirikan? Akses umat terutama lingkungan pondok pesantren untuk masuk ke bank atau lembaga keuangan itu tidak mudah,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, selama ini para pelaku usaha kecil atau yang hendak memulai usahanya, terutama dari kalangan pondok pesantren, mengalami kesulitan bila hendak mengakses layanan keuangan. Padahal, umat memerlukan akses tersebut untuk mendapatkan modal kerja atau investasi.
“Administrasinya rumit, agunan harus ada. Ini yang menjadi keluhan setiap saya masuk ke pondok pesantren,” tuturnya.
Presiden berharap agar para santri dan masyarakat di lingkungan pondok pesantren dapat memanfaatkannya dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan perekonomiannya. Dengan itu diharapkan akan lahir lebih banyak SDM-SDM unggul yang mampu bersaing dari lingkungan pondok pesantren.
“Ini untuk apa? Pengembangan ekonomi umat terutama di pondok dan lingkungannya agar berjalan dengan baik. Ini akan kita kembangkan terus, tidak akan berhenti,” ucapnya.
Hingga Maret 2018 lalu, BWM setidaknya sudah tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Di antaranya ialah Serang, Lebak, Cirebon, Bandung, Ciamis, Kudus, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Klaten, dan Kediri.
Dengan hampir 29 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikannya memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi khususnya di masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.
Sumber: Biro Pers Setpres
Editor: Eko “Gajah”
