Presiden Joko Widodo berharap agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kementerian dan lembaga untuk kesejahteraan rakyat. Presiden juga mengingatkan kepada jajarannya dan seluruh kepala daerah di Indonesia agar memperbaiki kualitas supaya tidak melakukan kesalahan berulang-ulang.
“Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun dalam implementasi pelaksanaannya,” ujar Presiden saat memberikan sambutan usai penyerahan DIPA 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).
Sebagaimana diketahui, Presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 yang berjumlah Rp2.220,7 triliun.
Selain itu, Presiden juga meminta kepada jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien. Hal ini lantaran selama ini masih banyak sistem di Indonesia yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa hasil yang maksimal.
“Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur,” tegasnya.
Mantan Walikota Solo tersebut meminta kepada seluruh pihak terkait agar selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.
“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan terhadap anggaran belanja publik dan belanja mandatory, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, dan infrastruktur. Pola dan tata kelola lama harus dirubah. Hal ini penting lantaran menyangkut peredaran uang, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi nasional.
“Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun,” tambahnya.
Menurutnya, hal yang tak kalah penting ialah efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk didalamnya belanja operasional di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Juga jangan lupa mengandeng sktor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur,” pungkas Presiden. (red)
