Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya agar seluruh program dan proyek strategis nasional yang telah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2018 ini dapat dipastikan pelaksanaannya di lapangan.
Presiden berharap, pelaksanaan program dan proyek pemerintah dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah, mengatasi kemiskinan dan menekan ketimpangan.
“Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiskinan dan menekan ketimpangan,” tegasnya saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).
Presiden menekankan bahwa proyek strategis nasional harus terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu dalam rangka untuk mengembangkan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah.
“Misalnya tol laut, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik serta berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah-daerah kepulauan,” tandasnya.
Ia juga berpesan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui program dan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dari program dan proyek tersebut.
“Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian masarakat ikut mengawasi atau memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada, serta tidak kalah pentingnya, ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai,” tutur Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa pembiayaan program dan proyek-proyek strategis tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Untuk itu, perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai proyek-proyek tersebut.
“Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta- swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan,” paparnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
