Nelayan seringkali mengeluhkan masalah permodalan dan pembiayaan dalam aktivitas ekonominya. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah berinisiatif membuat program Lembaga Keuangan Mikro Nelayan (LKM). Hal itu agar melayan dapat terbantu modal dan pembiayaan aktivitas ekonomi sehari-harinya.
Presiden Joko Widodo saat meresmikan LKM di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/6), menyambut baik kehadiran program tersebut. Menurutnya, LKM akan memberikan ruang bagi nelayan ketika membutuhkan modal. “Mungkin lebih pas diberikan nama Bank Mikro Nelayan,” ucapnya.
Selain itu, Presiden mengusulkan agar bunga pinjaman yang diberikan dapat diturunkan dari 7 persen menjadi 3 persen per tahun. Usulan Presiden menurunkan bunga ini bukan tanpa alasan, mengingat pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“BLU tidak mencari keuntungan, yang penting dananya mutar di nelayan,” katanya.
Ia juga berpesan agar para nelayan cermat jika ingin meminjam uang. Para nelayan juga diimbau agar menggunakan pinjamannya itu untuk hal yang produktif.
Presiden mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk usaha. “Kalau mau pinjam tanya bunganya. Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha. Jangan dibeli yang lain. Jangan sampai 20 juta buat beli motor,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat berbincang dengan nelayan. Salah satunya adalah Carikam.
Carikam adalah seorang nelayan budidaya udang vaname, ia meminjam sebesar Rp 50 juta. Saat panen setelah 3 bulan, keuntungan yang didapat sebesar Rp 50 juta. “Tapi kalau itu waktu harga bagus. Kalau sekarang harga turun, keuntungannya Rp25 juta,” ucapnya.
Untuk ia meminta kepada Presiden untuk menaikkan harga udang vaname. “Ya permintaan saya kepada pemerintah khususnya untuk meningkatkan ini Pak, harga (udang vaname),” ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Presiden pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi urusan harga. “Ya urusan harga itu enggak mungkin pemerintah intervensi, harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang ya pasti harganya turun otomatis,” tuturnya.
Oleh karena itu, Presiden juga menyarankan agar nelayan bisa memperhitungkan kapan harga naik atau turun. Dengan demikian bisa ditentukan juga kapan mulai menanam udang.
“Tapi kalau bisa kayak (udang) vaname ini yang banyak kan untuk ekspor juga, ya tolong dilihat kapan kita memulai menanam udang itu dan kapan panen dihitung betul. Sehingga harga itu betul-betul kita tahu kapan harga pas naik kapan pas harga turun,” paparnya.
Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, terutama untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sumber: Biro Pers Septres
Editor: Eko “Gajah”
