Menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi merupakan dua kunci utama dalam mengelola ekonomi yang baik. Maka itu, segala upaya pemerintah pusat maupun daerah haruslah diarahkan pada dua kunci utama itu dalam mengelola perekonomiannya. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih berada pada kondisi yang baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang melemah. Demikian pula dengan inflasi, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Indonesia sesungguhnya telah memasuki era inflasi rendah beberapa waktu belakangan.
“Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Gubernur BI, 2015 inflasi kita berada pada angka 3,35. Kemudian di 2016 3,02 dan di kuartal 1 berada pada angka kisaran 4 persen. Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Presiden menjelaskan, negara memang membutuhkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang tinggi dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan. Oleh karenanya, daya beli ini harus terus dipantau agar tetap terjaga.
Selain itu, belanja pemerintah juga merupakan salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan agar pemerintah pusat maupun daerah untuk segera membelanjakan anggaran yang dimiliki. Perputaran uang yang muncul dengan segera karena pembelanjaan tersebut diharapkan dapat memacu ekonomi kita.
“Harus kita bangun sebuah budaya kerja yang mana uang APBD segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, DAU (dana alokasi umum) nya tidak segera digunakan,” kata Presiden.
Selain daya beli dan belanja pemerintah, Presiden betul-betul mengingatkan, bahwa kinerja ekspor dan juga investasi merupakan hal yang sangat berperan besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana pemerintah mampu menggenjot ekspor dan bagaimana perizinan investasi dapat semakin dipermudah, itulah yang harus menjadi perhatian bersama.
“Karena kita tidak mungkin mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari lompatan ABPD atau APBN. Tidak mungkin! Kuncinya dari dua ini, bagaimana menggenjot ekspor dan investasi. Tolong diperhatikan betul,” ujarnya.
Diakui Presiden, bahwa saat ini kinerja ekspor memang belum memuaskan. Hal itu disebabkan oleh kondisi pasar global yang juga melesu. Oleh karenanya, Indonesia harus mampu mengejar kesempatan lainnya di bidang penanaman investasi.
“Jangan sampai masih saya dengar urus izin berbulan-bulan dan masih sampai setahun, jangan diteruskan! Sudah zaman IT seperti ini urus seperti itu masih berminggu atau bahkan tahun. Urusan izin itu semestinya dalam hitungan jam, bagaimana membuat sistem agar izin itu keluar dalam hitungan jam,” ia menegaskan.(*)
Jakarta, 27 Juli 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
