Sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas merupakan salah satu hal yang dibutuhkan negara dalam menghadapi persaingan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menyiapkannya, salah satunya ialah akses akan pendidikan yang lebih tinggi. Maka itu, pemerintah berupaya untuk menyediakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Pemerintah akan kerja lebih fokus pada upaya membuka kesempatan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui optimalisasi pemberian beasiswa LPDP,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Selasa, 7 Februari 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bahwa saat ini SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi di Indonesia hanya 7,2 persen dari angkatan kerja. Jumlah tersebut sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia.
“Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 20,3 persen atau negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sebesar 40,3 persen,” tuturnya.
Bahkan berdasarkan data yang diterima olehnya, jumlah insinyur per satu juta penduduk Indonesia hanya 2.671 orang. Angka tersebut lebih rendah dari Malaysia yang mencapai 3.333 insinyur, Vietnam dengan 9.037 insinyur, dan Korea Selatan yang memiliki 25.309 insinyur. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan pentingnya investasi pembangunan SDM yang fokus, tepat, dan terarah sebagai modal bangsa untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia.
“Saya ingin menekankan bahwa investasi di bidang SDM, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi maupun pendanaan riset merupakan investasi yang sangat penting bagi negara kita untuk maju di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada para jajarannya untuk lebih mengoptimalkan LPDP, utamanya sebagai instrumen pemerataan kesempatan bagi anak-anak bangsa berprestasi di seluruh pelosok Nusantara dan juga investasi pengembangan SDM yang sejalan dengan prioritas pembangunan Tanah Air.
“Program beasiswa LPDP harus betul-betul fokus untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang keilmuan yang menjadi unggulan dan prioritas kita, baik di sektor maritim dan kelautan, sektor energi, sektor pangan, serta sektor industri manufaktur sampai dengan sektor pengembangan ekonomi kreatif,” ucapnya mengakhiri arahan.
Untuk diketahui, selama ini LPDP telah melakukan pengelolaan sebagian alokasi dana pendidikan APBN dengan mekanisme pengelolaan dana abadi yang kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk menempuh pendidikan S2 ataupun S3. LPDP sendiri juga telah menyalurkan beasiswa kepada 16.295 orang, yang terdiri 8.406 penerima beasiswa dalam negeri dan 7.889 penerima beasiswa luar negeri.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Jakarta, 7 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
