Presiden Joko Widodo kembali menekankan komitmen untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi di seluruh pelosok Tanah Air. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas pada Rabu, 25 Januari 2017, Kepala Negara mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk mencari inovasi yang dapat mewujudkan salah satu program priotas pemerintah, yaitu pemerataan pembangunan Indonesia.
“Pemerintah bersama OJK dan BI akan terus melakukan terobosan-terobosan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses permodalan, terutama akses permodalan untuk menjangkau usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang selama ini belum tersentuh secara luas dalam pelayanan kredit perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta.
Salah satu terobosan yang digagas adalah mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Hal ini dikarenakan potensi wakaf di Indonesia sangat besar namun belum memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional.
“Perlu dikaji lebih jauh apakah hal ini karena wakaf uang belum populer dibandingkan dengan wakaf tanah dalam bentuk tanah ataupun karena tidak adanya lembaga keuangan syariah yang secara khusus mengurusi wakaf uang ini,” terangnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meyakini dengan merintis lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem wakaf, akan membantu pemerintah menyelesaikan sejumlah masalah bangsa. Mengingat sistem wakaf produktif tersebut memiliki tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.
“Terutama mengatasi kemiskinan, menurunkan pengangguran, mempersempit ketimpangan sosial antar warga dan pemerataan ekonomi,” tandasnya.
Sebelumnya, saat bertemu dengan sejumlah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 23 Januari 2017 lalu, Kepala Negara juga sempat berdiskusi mengenai wacana pembentukan bank wakaf tersebut.
“Akan dibentuk suatu bank wakaf ventura yang bisa menjadi motor penggerak motor ekonomi dengan kerja sama dengan semua ormas Islam,” ujar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Umum ICMI, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Turut hadir pada rapat terbatas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur BI Agus Martowardojo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.
Jakarta, 25 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
