Inti dari demokrasi adalah penghormatan pada hak-hak manusia. Hak untuk berbeda dan hak untuk bekerja sama karena keinginan untuk hidup bersama dalam satu kelompok. Salah satu kelompok masyarakat yang kurang mendapat kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak yaitu masyarakat disabilitas.
Padahal mendapat pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan hidup merupakan HAK ASASI MANUSIA. Banyak persoalan-persoalan tentang masyarakat disabilitas yang tidak mendapat kesempatan kerja dikarenakan beberapa faktor diantaranya:
1) Minimnya skills yang dimiliki oleh masyarakat disabilitas,
2) perusahaan & lembaga pemerintahan masih mendiskriminasikan penyandang cacat dan belum menciptakan LINGKUNGAN YANG INKLUSIF dalam dunia kerja,
3) Kurangnya sosialisasi UU no.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan KESEJAHTERAAN SOSIAL bagi Penyandang Cacat ditegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
Padahal makna pendidikan demokrasi bukan cuma suatu prinsip melainkan suatu pengembangan tingkah laku yang membebaskan manusia dari berbagai jenis Kungkungan.
Apa yang terjadi dalam banyak sistem pendidikan, dan sistem ketenagakerjaan seperti suatu sistem yang namanya saja sistem demokratis tetapi belum menyuguhkan kesempatan-kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi.
Bukankah kata Chomsky mengenai manusia terdidik yaitu manusia yang bebas disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memilih?? Sebab kebebasan saja tanpa KESEMPATAN YANG TERBUKA merupakan suatu PEMBOHONGAN bahkan suatu perbuatan kriminal bukan??
Semoga di Hari Disabilitas Internasional ini masyarakat, pemerhati pendidikan, dan para pembuat ‘kebijakan’ mau merefleksikan kembali untuk memberikan perluasan aksesibilitas PENDIDIKAN dan KESEMPATAN KERJA bagi masyarakat difabel.
Salam Kesetaraan.
==Nurbani==
