* Bastian Ketua DPD Jaman DKI Jakarta
Relawan Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) meminta kepada pasangan terpilih Anis Baswedan dan Sandiaga Uno setelah pelantikan pada Oktober 2017 nanti agar merombak birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta. Relawan Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) yang merupakan salah satu relawan yang turut serta memenangkan Anis-Sandi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Sebagaimana diberitakan oleh JPNN.com (31/7/2017) Ketua Relawan Katar Sugiyanto menyatakan, jabatan yang pertama kali harus diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI yang kini dijabat oleh Saifullah. Ia juga menilai bahwa jabatan Sekda seharusnya diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai pengusung Anis-Sandi.
Menanggapi hal itu, Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) DKI Jakarta, Bastian, menilai bahwa tidak sepantasnya relawan maupun partai pengusung meminta kepada pasangan yang diusungnya. Apalagi, jabatan yang diminta adalah Sekda.
Menurutnya, jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
“Sekda kan harus dijabat oleh PNS, tidak bisa diisi oleh orang partai, apakah PNS bisa berpartai, ini sungguh luar biasa,” tambah Bastian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Bastian menjabarkan, dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol). “Mungkinkah PNS yang dimaksud itu masuk jadi anggota parpol secara diam-diam,” sindirnya.
Bastian mengingatkan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa mengangkat Sekda dan jabatan kedinasan lainnya berdasarkan politik transaksional yang membagi-bagikan jabatan birokrasi kepada partai pengusung dan relawan. “Sekda dan Kepala Dinas tidak sama dengan menteri,” sanggahnya.
Bastian juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk memerhatikan dan bertindak atas kejadian tersebut.
“Kami minta tolong Pak Tjahyo untuk diperhatikan dan dalami masalah ini, sungguh tidak masuk akal,” tutupnya.(red)
