Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017 realisasi penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melebihi target yang telah ditetapkan.
“Ini jadi sertifikat 2017 ditarget 5 juta itu terlampaui jadi 5,4. Kemudian yang 2018 kita beri target 7 juta, dan saya baru dapat laporan tadi terealisasi 9,4 juta. Nah tahun ini targetnya 9 juta, nanti realisasinya mungkin bisa 11, bisa 12 juta,” kata Presiden usai menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1) sore.
Presiden mengatakan, sebelumnya dalam setahun hanya mengeluarkan 500 ribu – 600 ribu sertifikat di seluruh Indonesia. Padahal di seluruh tanah air terdapat 126 juta yang harus bersertifikat, dan sampai 2015 baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, kurang 80 juta yang belum bersertifikat.
“Bayangkan 80 juta yang belum bersertifikat. Kalau setahun 500.000 artinya Bapak/Ibu menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat,” ucapnya.
Presiden menyatakan bahwa sertipikat penting untuk diberikan kepada rakyat. Pasalnya, masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru negeri selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan sengketa lahan/tanah.
Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat agar selalu menjaga sertipikat yang sudah didapatkan. “Apabila sudah pegang sertifikat agar difotokopi, dan dimasukkan plastik. Sehingga kalau yang asli hilang, masih memiliki fotokopi dokumen tersebut,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eva Ulpiati
