Salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), mempertanyakan sikap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang membabi buta menyerang pemerintah dalam rapat-rapat komisi.
Ketua Umum JAMAN Iwan Dwi Laksono menjelaskan, pihaknya terus mencermati situasi dan dinamika yang terjadi di DPR, khususnya Komisi VII. Hal itu karena terkait dengan sektor yang amat strategis yaitu energi dan sumber daya mineral.
Menurutnya, JAMAN selalu mencermati dinamika yang terjadi baik di Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Khususnya yang dilakukan fraksi-fraksi anggota koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Iwan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (8/9).
Iwan menganggap bahwa ada sesuatu yang janggal dalam RDP dan Raker Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu terakhir. Ia menyebut, dengan argumen yang tidak kuat, Anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman mendesak Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono agar segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia.
“Sebagai anggota fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-JK, mestinya Maman tahu bahwa kebijakan pemerintah terkait Freeport adalah divestasi, bukan pencabutan izin. Proses divestasi sudah memasuki tahap akhir, kok tiba-tiba Golkar lewat anggotanya di Komisi VII mendesak pencabutan izin. Ada apa ini?” Tanya dia.
Ia juga menilai bahwa seharusnya Anggota Fraksi Golkar di Komisi VII mengawal proses divestasi tersebut. “Bukan memaksakan agenda lain yang tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi-JK,” tegas Iwan.
Iwan menuturkan, kejanggalan lainnya terjadi saat Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (6/9). Bersama beberapa anggota fraksi lain, dua anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman dan Gandung Pardiman menyerang keras paparan Ignasius Jonan dan Wamen Arcandra Tahar tentang neraca migas.
Bahkan, lanjut Iwan, Gandung Pardiman menuntut Jonan dan Arcandra mencabut paparannya, dan meminta maaf. “Ketika Pak Jonan dengan tegas mengatakan tidak akan mencabut paparan dan tidak akan meminta maaf, Gandung meminta kepada pimpinan rapat agar Raker dinyatakan deadlock,” tuturnya.
Iwan menjelaskan bahwa Pimpinan Rapat saat itu, Gus Irawan Pasaribu, tidak terpengaruh dengan desakan tersebut. Sehingga rapat berjalan dengan sebagaimana mestinya meskipun Gandung Pardiman tetap meminta agar rapat dinyatakan deadlock.
“Aneh dan janggal sekali perilaku dua anggota Fraksi Golkar itu. Kalau yang melakukan itu dari fraksi di luar koalisi wajar saja. Tapi mereka kan anggota partai koalisi. Apa karena dua-duanya butuh panggung karena baru masuk Komisi 7, atau karena ada agenda lain yang dititipkan lewat dua orang itu?” ucapnya heran.
Iwan mencurigai adanya agenda tersebunyi yang sengaja dimainkan oleh dua Anggota Fraksi Golkar tersebut. Apalagi, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam, tidak mencoba mengendalikan kedua anggotanya tersebut.
“Saya mendesak pimpian Partai Golkar mengevaluasi dua anggotanya di Komisi VII DPR, supaya di tahun politik ini tidak ada kesan Golkar setengah hati berkoalisi, atau kesan lain misalnya main dua kaki,” pungkasnya.
Reporter: Eko “Gajah”
