Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa alasan dirinya sering melakukan agenda ‘blusukan’ lantaran ingin memastikan kebijakan yang dikeluarkan dapat dinikmati rakyat, terutama masyarakat bawah.
“Kebijakan yang baik bukanlah tentang seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah,” kata Jokowi dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-DUnia ke-69 di Hotel Sunan, Solo, Minggu (10/12).
Maka dari itu, Presiden selalu berusaha mengawal setiap kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir, mulai dari mengontrol, mengecek, mengawasi, hingga memonitor.
“Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” ujar Jokowi.
Presiden mengatakan, para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, dan para pengusaha juga harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.
“Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Jokowi, walaupun tidak mudah, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” imbuhnya.
Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” papar Presiden.
Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.
Presiden juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (red)
